MEDIA PAKUAN - Seruan genjatan senjata yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Persatuan Bangsa - Bangsa (DK PBB) membuat hubungan AS dan Israel merenggang.
Pasalnya AS memutuskan untuk absen dan meloloskan resolusi tersebut.
Akibat dari tindakan AS itu, membuat pihak Israel merasa murka, terutama Benjamin Netanyahu yang langsung membatalkan kunjungannya ke Washington.
Padahal sebelumnya Benjamin Netanyahu mengutus dua penasihatnya untuk melakukan perjalanan ke Washington.
Baca Juga: HUT 56 Harian Umum Pikiran Rakyat Tegak Berdiri dan Mengurita Ditengah Gempuran
Terutama untuk membahas rencana operasi militer Israel di kota Rafah di Gaza selatan, tempat lebih dari satu juta warga Palestina berlindung.
Seharusnya AS hadir di acara DK PBB untuk memblokir proposal seruan genjatan senjata tersebut, PM Israel menilai tindakan itu 'kemunduran yang jelas' dari posisi sebelumnya.
Delegasi proposal tersebut di tanda tangani oleh 14 negara anggota tidak tetap tanpa satupun yang menolak, karena AS absen.
Kabar Amerika absen pun dibenarkan oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfiel.
Dia menyatakan AS memutuskan absen dengan resolusi terbaru. Itu dikarenakan pihak Washington tak setuju dengan semua yang ada dalam resolusi tersebut.
"Sebuah gencatan senjata seharusnya datang berbulan-bulan lalu jika Hamas setuju untuk melepaskan para sandera," tuturnya.
AS sepakat jika gencatan senjata berarti harus ada pelepasan semua sandera tanpa terkecuali, dan tanpa ada syarat.
Ada tiga tuntutan dari resolusi DK PBB yang baru diresmikan hari ini.
Tuntutan tersebut yaitu menuntut kembalinya sekitar 130 sandera yang disandera di Israel dan ditahan di Gaza. Serta menekankan kebutuhan mendesak untuk memberikan bantuan yang cukup untuk menyelamatkan nyawa masyarakat yang kelaparan di wilayah kantong yang terkepung.
DKK PBB juga meminta tak ada serangan lagi dilakukan oleh Israel kepada Palestina. Kebijakan tersebut dilakukan selama Ramadhan 2024.
Resolusi DK PBB ini juga menekan mengenai diperluasnya bantuan kemanusiaan untuk Palestina dan jalur Gaza. Bahkan, 14 negara pendukung meminta adanya bantuan kemanusiaan dalam skala besar.***