Junta Militer Myanmar Perintahkan Hakim untuk Mengabaikan Korespondensi dari Pengadilan Internasional

 

MEDIA PAKUAN - Sebuah laporan yang membocorkan, junta militer Myanmar telah memerintahkan sistem peradilannya untuk menolak pemberitahuan apapun yang dikeluarkan oleh pengadilan internasional yang berusaha menuntut anggota senior pemerintahan kudeta.

 

 

Menurutnya, perintah yang dikeluarkan awal pekan ini, menginstruksikan staf untuk mengabaikan surat perintah atau panggilan apa pun yang dikirim oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), yang pada tahun 2019 membuka kasus terhadap para pemimpin rezim untuk genosida sehubungan dengan perlakuan tentara terhadap minoritas Muslim Rohingya.

 

 
Ia juga mengatakan kepada para pejabat untuk tidak menerima komunikasi apa pun dari Pengadilan Federal Argentina, yang bulan lalu memutuskan bahwa mereka dapat menyelidiki tuduhan kejahatan perang yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya di negara itu, menyusul permintaan dari Organisasi Rohingya Burma yang berbasis di Inggris.

 
Sejak kudeta Februari, aktivis hak asasi manusia dan advokat hukum telah sibuk mengumpulkan bukti kejahatan perang dan kekejaman lain yang dilakukan oleh junta militer, dengan harapan mereka dapat memberikan bukti untuk persidangan di masa depan.

 
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, junta militer telah menewaskan sedikitnya 1.382 orang sejak kudeta, dan menggunakan taktik yang semakin biadab dalam upaya untuk menumpas oposisi bersenjata yang meluas dan meningkat terhadap kudeta.

 

Awal bulan ini, Proyek Akuntabilitas Myanmar (MAP) mengumumkan bahwa mereka telah menyerahkan bukti ke ICC, menuduh pemimpin kudeta Jenderal Senior Min Aung Hlaing, melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan memerintahkan penggunaan penyiksaan yang meluas dan sistematis.

Menurut Direktur MAP, Chris Gunness, "Prospek sebuah vonis baik dan kami percaya bahwa alasan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Min Aung Hlaing sangat besar."

Kudeta juga telah menambah dorongan pada upaya lama untuk membawa petinggi militer ke pengadilan atas berbagai kekejaman kekerasan yang dilakukan selama beberapa dekade.

 

 
Menurut kelompok advokasi Fortify Rights , angkatan bersenjata Myanmar telah “menggusur paksa jutaan warga sipil etnis, meruntuhkan ribuan desa etnis, dan memperkosa, menyiksa, membunuh, dan memenjarakan orang yang tak terhitung jumlahnya, tua dan muda.

”Ia juga bertanggung jawab “ telah melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan  terhadap Muslim Rohingya di Myanmar barat selama serangkaian operasi pembersihan brutal pada tahun 2016 dan 2017.

Upaya tersebut telah mendapat dukungan dari oposisi negara itu, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang menyatukan anggota terguling dari administrasi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dengan perwakilan etnis minoritas dan masyarakat sipil.

 

 
Pada bulan Agustus, NUG mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan deklarasi dengan ICC yang menerima yurisdiksi pengadilan sehubungan dengan semua kejahatan internasional di Myanmar sejak 2002. 

Sebelumnya, karena Myanmar bukan pihak dalam perjanjian tersebut, ICC dibatasi untuk menyelidiki kejahatan terhadap Rohingya yang dilakukan di wilayah Bangladesh, yang merupakan negara pihak Statuta Roma.

 

Dalam menyoroti komunikasi internal rezim militer mengenai kemungkinan penuntutan internasional, laporan Myanmar Now membantu memperjelas pandangan junta tentang upaya tersebut, dan mungkin menawarkan petunjuk tentang ketakutan para pemimpin senior bahwa mereka mungkin akan berakhir di pengadilan.

Penentangan junta militer ini bukan hal mengejutkan dalam penuntutan internasional,  mereka dihadapkan pada pilihan ancaman penuntutan, baik di ICC atau di tempat internasional lainnya, atau pilihan tindakan represif pada pemimpin atau pemerintahan yang menentang hukum.

Sementara kasus-kasus kriminal yang berjalan ini membuka prospek keadilan yang telah lama tertunda bagi korban militer Myanmar yang tak terhitung jumlahnya.***