UE Setuju untuk Memberikan Sanksi, Rusia Diduga Mendanai Kudeta Myanmar

23 Februari 2021, 12:05 WIB
Demonstrasi dan Pembangkangan Sipil Makin Meluas, Junta Myanmar Mengancam akan Melakukan Kekerasan / Foto: EPA dari Lynn Bo Bo/

MEDIA PAKUAN- UE akan terus memberikan sanksi terhadap militer Myanmar atas kudeta saat ini, mereka mengancam akan menyetop beberapa bantuan pembanguanan kepada Myanmar.

Hal ini telah disepakati Para menteri luar negeri Uni Eropa pada Senin, 22 Febuari 2021. Sanksi itu dijatuhkan kepada pejabat Rusia karena memenjarakan kritikus Kremlin Alexei Navalny dan menargetkan militer Myanmar atas perebutan kekuasaannya, kata utusan utama blok itu.

Media Pakuan melaansirnya dari Chanelnewsasia.com Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan, akan mengambil kesepakatan politik untuk menerapkan sanksi yang menargetkan militer yang bertanggung jawab atas kudeta dan kepentingan ekonomi mereka.

Baca Juga: CEK FAKTA! Benarkah Pemprov Jatim Tarik Kembali Dana Hibah 9 Miliar Karena Dikelola Yudhoyono Founion

"Semua dukungan keuangan langsung dari sistem pembangunan kami untuk program reformasi pemerintah ditahan." katanya.

Militer menggulingkan dan menahan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi dalam kudeta yang menuai kecaman internasional - dan telah meluncurkan tindakan keras yang semakin berdarah terhadap para demonstran.

Borrell menegaskan sanksi itu tidak akan mempengaruhi hubungan perdagangan dengan Myanmar yang sedang mengalami krisis politik itu.

Baca Juga: Jokowi Apresiasi bencana Karhutla Riau, Presiden Sebut Kerugian Mencapai Triliunan Rupiah

Sementara itu Rusia sebut langkah UE itu sangat tidak bijaksan dan melanggar hukum, namun berberbeda dengan Amerika Serikat yang menyambut baik keputusan untuk mengambil tindakan terhadap Moskow.

Para diplomat mengatakan kepada AFP bahwa sanksi Rusia akan menargetkan empat pejabat senior yang dianggap bertanggung jawab atas penganiayaan Navalny, yang mengatasnamakan rezim hak asasi manusia baru UE yang diadopsi tahun lalu.

Para diplomat masih belum menyebutkan nama-nama orang yang harus bertanggungjawab terkait kudeta tersebut, hal ini sangat mengecewakan mereka

Baca Juga: Terbaru di Tahun 2021, Inilah daftar Harga Mobil Pilihan Anda Mitsubishi, Daihatsu, Suzuki, Wuling, Nisan

Navalny dan anggota parlemen Eropa telah mendesak para menteri yang bertemu di Brussel untuk mengejar oligarki yang dituduh mendanai pemerintahan Presiden Vladimir Putin.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan hal yang sama bahwa sanksi itu adalah sebagai peringatan kepada mereka

" Kami akan terus berkoordinasi dan berdialog dengan Rusia"

"Tapi kita juga perlu terus berdialog dengan Rusia," katanya.

Borrell belum memastikan jumlah orang yang akan diincar.

Baca Juga: TimNas U-22 Banyak Cedera, Shin Tae Yong Fakuskan Latihan Fisik, Persiapan SEA Game 2021

Dia mengatakan akan secara resmi mengajukan nama-nama yang akan diberi sanksi dan berharap tindakan itu akan dilakukan dalam waktu seminggu.

"Kami harus memberikan sanksi kepada orang-orang yang terkait langsung atas tragedi itu," kata Borrell.

Menanggapi sanksi itu, Kementerian luar negeri Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan itu, "dengan alasan yang dibuat-buat untuk mempersiapkan pembatasan sepihak baru yang melanggar hukum terhadap warga Rusia, ini sangat mengecewakan".

Menteri Luar Negeri AS yang baru, Antony Blinken, secara virtual ikut serta dalam pertemuan UE, dan "menyambut baik" keputusan itu, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.***

Editor: Popi Siti Sopiah

Tags

Terkini

Terpopuler