MEDIA PAKUAN - Pemerintah Amerika Serikat digugat secara hukum oleh perusahaan teknologi asal China Xiaomi Corp.
Xiaomi melayangkan tuntutan terhadap Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat.
Karena Xiaomi merasa dirugikan setelah produk mereka dikategorikan terlarang dan masuk daftar hitam pemerintah Amerika Serikat.
Baca Juga: 5.800 Apoteker di Australia akan Disuntik Vaksin Covid-19, Dilaksanakan Akhir Februari
Bahkan pemerintah AS meminta investor asal Amerika untuk menarik kepemilikan saham di perusahaan tersebut dalam jangka waktu tertentu.
Masalah ini bermula saat Departemen Pertahanan AS masa Donald Trump memasukkan Xiaomi dan delapan perusahaan lainnya ke daftar hitam.
Ke delapan perusahaan-perusahaan ini dinilai berkaitan dengan militer China, seperti dikutip dari Reuters, Minggu, 31 Januari 2021.
Gugatan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Lloyd Austin dan Menteri Keuangan Janet Yellen di pemerintahan Joe Biden menyebut akan jadi masalah berkepanjangan.
Dalam tuntutannya menyebutkan larangan investasi yang efektif berlaku mulai 15 Maret oleh AS akan menyebabkan kerusakan hubungan yang tidak bisa diperbaiki dengan Xiaomi.
Dalam berkas tuntutannya tersebut, Xiaomi mengatakan penilaian yang diberikan AS tidak sah dan tidak sesuai konstitusi.
Baca Juga: Cuaca Dingin Sebabkan Sakit? Inilah Mitos dan Faktanya
Xiaomi menyatakan dengan tegas bahwa perusahaannya tidak diatur oleh departemen militer di negara mereka.
Mereka menyebut 75 persen saham perusahaan dipegang oleh para pendiri mereka, Lin Bin dan Lei Jun, dan sisanya dipegang oleh para investor termasuk investor AS.
Jadi dalam perusahaan xiaomi tidak ada kepemilikan atau kontrol dari orang atau badan yang berhubungan dengan militer.
Baca Juga: Ditinggal Dua Pengacaranya, Tim Pembela Donald Trump Diambang Kehancuran
Sebelumnya, pengamat militer dan intelijen mengatakan jika benar Xiaomi berasosiasi dengan militer China maka akan merusak citra xiaomi.
Secara signifikan posisi Xiaomi terhadap mitra bisnis dan konsumen akan menyebabkan reputasinya rusak, dan tidak bisa diperbaiki dengan mudah.
Sejauh ini Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan Amerika Serikat belum memberikan pernyataan terkait tuntutan Xiaomi ini.***(Samsun Ramlie)