Network
Pemberitahuan ini harus disertai dengan alasan yang jelas dan valid.
4. Persiapan Dokumen dan Prosedur Administratif
Setelah pemberitahuan diterima, seorang PNS harus mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengikuti prosedur administratif yang ditetapkan oleh instansi.
Ini mungkin termasuk mengajukan permohonan secara resmi dan melengkapi berbagai formulir dan persyaratan lainnya.
Baca Juga: Mau Dukung Timnas Indonesia U-23 vs Yordania? Begini Cara Nonton Live Streming
5. Peninjauan dan Persetujuan oleh Instansi
Instansi tempat seorang PNS bekerja memiliki kewenangan untuk meninjau dan menyetujui permohonan poligami.
Keputusan ini biasanya didasarkan pada pertimbangan hukum, etika, dan kebijakan organisasi.
6. Kewajiban Memenuhi Kesejahteraan Istri-Istri
Sebelum melakukan poligami, seorang PNS harus memastikan bahwa ia mampu memenuhi kesejahteraan dan tanggung jawabnya terhadap istri-istri yang akan dinikahinya.
Ini termasuk memberikan nafkah, perlindungan, dan dukungan emosional yang cukup.
7. Kewajiban untuk Mematuhi Nilai-Nilai Moral dan Etika
Dalam semua langkah dalam proses berpoligami, seorang PNS harus mematuhi nilai-nilai moral dan etika yang berlaku dalam masyarakat.
Keputusan untuk berpoligami harus dilakukan dengan penuh pertimbangan moral, etika, dan tanggung jawab sosial.***
