Network
Baca Juga: Geger, Ditemukan Jejak COVID-19 pada Kemasan Cumi Impor di Tiongkok
Sebenarnya, kata Andi Supriyadi, ada baiknya sebelum pemerintah dan DPR memutuskan menunda atau melanjutkan masalah Pilkada serentak. Para wakil rakyat di Jakarta melakukan kajian.
" Akan lebih baik pemerintah dan DPR memaksimalkan dulu upaya pencegahan penyebaran covid 19 ini sesuai program yang sudah di rencanakan," katanya.
Namun tidak senada diungkapkan Ketua Pengamat Pilkada lainnya, Endang Rohman, mengatakan penangguhan pilkada harus sesuai dengan Undang-Undang.
Bahkan aturan yang jelas dan menjalankan kontitusi harus terus dilanjutkan secara tekhnis pecenggahan Covid 19 Corona serahkan kepada gugus tugas.
Baca Juga: BMKG Prakiraan Kota dan Kabupaten Sukabumi, Diberawan di Guyur Hujan Sedang
"Intinyan pilkada tetap harus dilaksakan bencana non alam tidak berpangaruh keranah politik. Karena sarana dan prasana untuk peyelenggaraan pilkada tidak terdampak," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Sukabumi, Ferry Gustaman mengatakan KPU Kabupaten Sukabumi hanya menjalankan tugas saja. Kebijakan penundaan Pilkada bukan wewenangnya. Tapi merupakan kewenangan KPU pusat dan pemerintah.
" Keputusan untuk menunda kembali tahapan pilkada apapun alasannya terutama pandemi covid-19 bukan kewenangan daerah melainkan pusat, KPU RI dan Pemerintah. Sampai hari ini belum ada keputusa penundaan,"katanya.
Baca Juga: Perlukah Masker Kain Dilapisi Tisu? Begini Jawaban Pakar Kesehatan
