Mahasiswa Demo Protes Kenaikan Harga BBM, Walikota Sukabumi Angkat Bicara, Achmad Fahmi: Jangan Anarkis

MEDIA PAKUAN - Mahasiswa yang tergabung dalam GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di pusat kota Sukabumi tepatnya di Tugu Adipura Kecamatan Cikole Kelurahan Gunungparang, Senin 5 September 2022.

 

Demo mahasiswa tersebut berlangsung dari sore sekitar pukul 15.30 WIB hingga petang pukul 18.00 WIB.

 

Tuntutan mereka tak lain mengenai kenaikan harga BBM yang sudah berlaku sejak 3 September lalu.

 

Walikota Sukabumi Achmad Fahmi berpendapat, masyarakat silahkan saja apabila tidak setuju dengan kenaikan harga BBM.

 

 

Namun menurut Fahmi hal itu boleh dilakukan apabila menyuarakan aspirasinya secara santun.

 

"Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat, untuk tidak hal-hal yang sifatnya anarkis. Jadi, ada keberatan atau hal yang ingin disampaikan, sampaikanlah secara santun, jangan sampai ada anarkis," kata Achmad Fahmi, Senin 5 September 2022 secara terpisah.

 

Di sisi lain, Fahmi menilai harga BBM yang naik sudah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah pusat termasuk dampaknya yang akan terjadi.

 

 

"Ini adalah kebijakan Pemerintah Pusat, yang tentunya saya yakin betul sudah difikirkan benar dengan baik oleh pak Presiden secara langsung," ungkapnya.

 

Sejauh ini, Walikota memastikan situasi keamanan di wilayah Kota Sukabumi masih kondusif pasca ditetapkannya harga BBM yang baru.

 

Akan tetapi sudah terjadi dampak pada perubahan harga tarif angkutan umum yang beroperasi di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya.

 

 

"Angkot memang sudah meminta penyesuaian tarif, dan saya sudah meminta leading sektor terkait, dan para pemangku kepentingan terkait, untuk melakukan komunikasi dan mengadakan rapat bersama, yang menghasilkan sebuah kesepakatan untuk kami jadikan sebuah patokan," jelas Fahmi.

 

Sementara itu ketua GMNI Sukabumi Anggi Fauzi dalam unjuk rasa menyampaikan, persoalan harga BBM sangat berpengaruh pada masyarakat kecil terlebih sektor ekonomi belum benar-benar pulih akibat pandemi Covid 19.

 

 

"Persoalan kenaikan BBM ini jelas jelas kami tidak sepakat karena kenapa setelah baru selesai pandemi masyarakat berupaya pulih dan hari ini dihadapkan dengan persoalan naiknya BBM subsidi," tutur Anggi.

 

Selain itu, menurutnya persoalan BBM subsidi yang juga sudah dipastikan naik, banyak disedot oleh masyarakat kalangan atas.

 

Anggi menilai BBM subsidi sebagian besar dikonsumsi oleh kendaraan yang tidak tepat sasaran sehingga persoalan tersebut bersangkut paut dengan peran BPH Migas yang bertugas menyalurkan BBM.

 

 

"Karena ibu Menteri sendiri menyampaikan bahwa BBM subsidi ini tidak tepat sasaran artinya kan ada kesalahan dalam proses penyaluran BBM subsidi dari pusat ke bawah atau dari hulu ke hilir jelas jelas ini kan peran BPH Migas di sini," kata Anggi Fauzi.

 

"Kita menuntut kepada pemerintah Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja BPH Migas karena tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik tidak mampu mendistribusikan BBM subsidi ini tepat sasaran," ungkapnya.

 

 

"Yang kedua tuntutan kita kepada KPK untuk bisa memeriksa BPH Migas Terkait dengan adanya indikasi penyelewengan penyaluran BBM subsidi dari hulu ke hilir sehingga tidak tepat sasaran," jelasnya.***