Network
MEDIA PAKUAN-DPRD Kota Sukabumi menolak kenaikan retribusi pelayanan kesehatan.
Penolakan disampaikan pada pemahasan Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan-Pelayanan Kesehatan.
"Semangat awal perubahan Raperda tersebut bukan untuk merubah nilai nominal harga pelayanan. Tetapi membuka pelayanan yang baru," kata Ketua Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan-pelayanan Kesehatan, Lukmansyah, Jumat 25 Juni 2021.
Pelayanan kesehatan baru yang dimaksud adalah yang ada di Labkesda seperti UPT SIGAP yang baru dibuka Dinas Kesehatan.
"Nah pelayanan baru itu yang harus ada nominal angkanya. Bukan merubah angka pada pelayanan yang dulu," ucapnya.
Namun kebijakan ini masih dalam pembahsan dan melihat dampak ke depan bagi masyarakat.
"Ini masih menjadi perdebatan di teman- teman pansus. Karena hampir 9 tahun nominal layanan belum berubah," jelasnya.
"Saya sebagai ketua pansus menolak kenaikan itu, karena kondisinya yang tidak tepat," lanjutnya.
Lukman pun mengakomparasikan dengan retribusi kesehatan yang ada di Kabupaten Sukabumi.
Menurutnya harga retribusi kesehatan yang sudah diatur oleh Peraturan Bupati tahun 2019 hingga saat ini belum terlaksana.
Kondisi saat ini yang belum mungkinkan menjadi alasan utama harga belum dinaikkan. Meskipun sudah disahkan peraturannya.
"Disisi lain secara umum memang harga retribusi kesehatan sepatunya naik, tentunya harga tahun 2012 dengan saat ini tidak relevan. Namun ada catatan saat ini tidak bisa dilakukan, karena kurang pas disaat ekonomi masyarakat sulit dikhawatirkan jadi bumerang," cetusnya. (Manaf Muhammad)
