MEDIA PAKUAN - Gelombang kritik soal demokrasi menjelang Pemilu 2024 keluar dari kalangan akademisi dan perguruan tinggi di Indonesia, tak terkecuali di Sukabumi, Jawa Barat.
Kali ini Universitas Linggabuana PGRI (Unlip) Sukabumi yang menyuarakan keprihatinan terhadap situasi demokrasi belakangan ini. Jajaran sivitas akademika Unlip Sukabumi yang dipimpin Wakil Rektor II Bidang Kemahasiswaan Asep Deni menyampaikan pernyataan sikap menjelang Pemilu 2024.
Sejumlah hal penting menjadi sorotan pihaknya, termasuk mengenai keberpihakan pejabat negara yang menurutnya tidak netral menjelang masa pencoblosan 14 Februari 2024.
"Menjelang pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 ini, satu adalah terjadi pelanggaran terhadap tatanan hukum dan demokrasi Indonesia, yang kedua terjadi pelanggaran etika yang dilakukan oleh pejabat, yang ketiga para penyelenggara negara yaitu terdiri dari eksekutif, legislatif, yudikatif itu terutama di eksekutif itu bagaimana saat ini tidak bisa menjadi contoh," kata Asep.
"Misalnya para pejabat seharusnya netral ternyata tidak bisa netral bahkan berpihak pada kelompok tertentu golongan tertentu atau calon tertentu," ujarnya, Rabu 7 Februari 2024.
Padahal di sisi lain, dia mengatakan, para ASN termasuk dari TNI dan Polri diperintahkan untuk bersikap netral atau tidak dukung-mendukung peserta pemilu.
"Keempat, tentu perlu bersikap semua elemen bangsa termasuk perguruan tinggi untuk bagaimana menyelamatkan bangsa ini ke depan supaya tidak tercerai-berai," ungkapnya.
Saat ditanya perihal dugaan keberpihakan Presiden Joko Widodo kepada salah satu paslon di Pilpres, dia menanggapi bahwa saat ini sebagian pejabat di pemerintahan pusat sudah menampakkan dukungannya.
Baca Juga: Komplotan Bandit Curanmor Sukabumi Bertekuk Lutut Setelah Beraksi di 50 TKP
"Kalau kita melihat, bukan soal presidennya saja. Coba lihat apakah presiden saja yang mendukung capres tertentu? menteri-menteri juga melakukannya dan tidak mengundurkan diri. Baru mengundurkan diri kan Pak Mahfud. Artinya adalah baju pejabat tertentu atau kelompok tertentu keberpihakan itu pasti ada karena tadi etika publiknya tidak dijaga," tuturnya.
Dia mengkhawatirkan dengan kondisi demokrasi saat ini dapat berdampak buruk terjadinya perpecahan di kalangan masyarakat karena ketidaknetralan yang ditunjukkan pejabat.
"Dampak paling buruk ya perpecahan itu yang paling kita khawatirkan. Antar-elemen bangsa. Kadang-kadang di tingkat atas sudah selesai, tingkat bawah belum selesai," tambahnya.
"Kita mengingatkan kepada penyelenggara negara untuk tidak melakukan itu (tidak netral), karena Kalau masih melakukan seperti itu justru menjadi preseden buruk untuk kepemimpinan zaman ini," jelasnya di halaman Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi.***