MEDIA PAKUAN - Kantor UPTD pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan II Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang berlokasi di Jalan Bhayangkara Kota Sukabumi dipasangi sejumlah poster.
Diketahui, banyaknya poster di halaman kantor milik pemerintah provinsi Jawa Barat tersebut, dipasang oleh ratusan demonstran yang melakukan protes perbaikan jalan yang menghubungkan Padabenghar, Kecamatan Jampang Tengah hingga Kecamatan Kiara Dua, Kabupaten Sukabumi.
Terlihat di lokasi, poster berwarna hitam dan kuning bertuliskan ‘Jalan Bojong Lopang arah Sukabumi Goreng, Butut, Rusak' terpasang di halaman kantor Dinas Bina Marga Jawa Barat. Jumlahnya bukan cuma satu dan dipasang di sejumlah objek, termasuk di mobil milik pegawai.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung pada Senin 2 Oktober 2023 siang. Massa yang tergabung dalam aksi tersebut berasal dari sejumlah ormas seperti Sapu Jagat, Paguyuban Jampang Tandang dan sejumlah elemen masyarakat lainnya.
Baca Juga: 16 tahun Jalan Provinsi Rusak Parah Tak Diperbaiki, Warga Sukabumi Ancam Bakal Golput di Pemilu 2024
Kepala Divisi Humas Sapu Jagat Pusat Iden Doni mengatakan, warga Pajampangan selama bertahun tahun sudah geram dan lelah dengan kondisi jalan tersebut. Kerusakan di ruas jalan itu menurutnya sudah masuk kategori parah.
"Tuntutan kita agar jalan rusak jadi skala prioritas diperbaiki. Kami juga menyoroti dampak yang ditimbulkan perusahaan sekitar ke jalan jadi rusak karena mereka bawa kendaraan-kendaraan besar," katanya di kantor UPTD pengelolaan jalan dan jembatan wilayah pelayanan II Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Senin 2 Oktober 2023.
Di waktu bersamaan, aksi demontrasi juga dilakukan di titik lainnya yakni di ruas jalan yang rusak tepatnya di Desa Bojong Lopang Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi.
Bahkan ribuan warga yang berunjuk rasa di lokasi juga mengancam akan memblokade jalan tersebut dan tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2024 apabila perbaikan jalan tidak direalisasikan pada tahun 2023.
"Tuntutan kita hari ini dikarenakan lumpuhnya perekonomian disebabkan oleh infrastruktur yang hari ini sangat buruk. Ini dari 2007 (hingga) hari ini 2023 berarti total pemerintah tidak memperhatikan Pajampangan itu selama kurang lebih 16 tahun hari ini," katanya di Jampang Tengah.
"Kami masyarakat Pajampangan akan memboikot pemilu kami tidak akan melakukan mengikuti pemilu di 2024 itu kesepakatan kita sudah buat. Kita buat notulen kalau tuntutan kami hari ini tidak direalisasikan di 2023 kami sudah bosan dengan janji janji mereka. Untuk itu, warga Pajampangan melakukan aksi turun ke jalan. Bahkan, jika hari ini tuntutan kita tidak direalisasikan di 2023. Maka kami akan menutup akses jalan ini selama satu minggu. Iya, gak main-main kita sudah sepakat," jelasnya.
Menanggapi protes dari warga, Kepala UPTD Wilayah II Jabar Andi Nuhroho mengatakan, pihaknya baru akan memprioritaskan jalan rusak di daerah Pajampangan pada TA 2024-2025. Kerusakan yang terjadi di ruas jalan tersebut menurutnya sepanjang 12 kilometer.
"Kalau kita di tahun prioritas 2024-2025, itu kita perhatikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin tapi untuk penuntasannya nanti di 2024. Tahun sebelumnya pemeliharaan rutin, 2024 rencananya rekonstruksi," tuturnya.
Baca Juga: Kebakaran 12 jam di Cikembar Sukabumi Ludeskan Tempat Pembuangan Limbah Kayu, 8 KK Mengungsi
"Ada sebagian, lihat kondisi di lapangan mungkin ada pengecoran beton dan ada juga perbaikan pondasi, hotmix. Tahun depan perbaikan seluruh ruas itu kita tangani kecuali yang sudah ditangani tahun sekarang itu ada 6 kilometer, 12 kilometer tahun depan," jelasnya di Kota Sukabumi.***