Network
MEDIA PAKUAN - Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia (RI) ke-78 Forum Stop TB Partnership Indonesia (FSTPI) mengirimkan surat terbuka kepada Presiden RI Joko Widodo
Surat terbuka berisi kepada Jokowi untuk memastikan adanya partisipasi politik yang kuat dari Indonesia. Terutama pada Pertemuan Tingkat Tinggi tentang Tuberkulosis yang kedua pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Surat pernyataan dari 39 organisasi dan 48 individu peduli TBC itu. Surat tersebut ditandatangani beberapa organisasi
masyarakat sipil dan komunitas.
Diantaranya Aisyiyah, Dompet Dhuafa, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Jaringan Indonesia Positif (JIP), Perhimpunan Organisasi Pasien
Tuberkulosis (POP TB).
Termasuk organisasi profesi, terdiri dari Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam Indonesia
(PDPI), serta, sektor swasta seperti Medco Foundation, Bakrie Center Foundation, dan Johnson and Johnson Indonesia.
Adapun organisasi masyarakat sipil, komunitas terdampak TBC, peneliti, akademisi, organisasi profesi, dan sektornswasta yang peduli TBC.
Mereka berharap Presiden Jokowi akan menghadiri HLM pada PBB ke-78 menda
Hal tersebut diungkapkan Ketua Yayasan Stop TB Partnership Indonesia (STPI), Nurul Luntungan Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa.
“Dipertemuan tahun ini, PBB akan membahas 3 isu kesehatan. Dan salah satunya khusus membahas Tuberkulosis,"katanya.
Selaras dengan ambisi Presiden Jokowi mengakselerasi eliminasi tuberkulosis, kata Nurul Luntungan, kehadirannya akan memberikan dampak besar dan menunjukkan Indonesia dalam mempengaruhi diskusi Kesehatan Global.
Ketua Yayasan REKAT, Ani Herna Sari mengatakan menyampaikan Indonesia adalah Negara dengan beban TBC tertinggi kedua di dunia, setelah India dan Cina.
Namun, di tahun 2022, pemerintah Indonesia , bersama sektor swasta dan masyarakat sipil yang aktif, berhasil melayani lebih dari 724 ribu orang dengan TBC di tahun 2022.
"Kemajuan yang luar biasa dalam penanggulangan TBC di periode kabinet Indonesia Maju ini dapat
menginspirasi Negara berkembang lain dan memperkuat kooperasi mancanegara memberantas TBC,"katanya.
Dia mengatakan sejak pertemuan HLM TB pertama diselenggarakan di tahun 2018, Indonesia konsisten menunjukkan
kepemimpinan untuk menangani epidemi tuberkulosis (TBC).
Pertama, Indonesia menerbitkan Peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis untuk memastikan multi-sektor berperan dalam mengatasi dimensi kesehatan, sosial, maupun ekonomi akibat TBC.
Kedua, saat menjadi Presiden G20 di tahun 2022, Indonesia berhasil memfasilitasi diskusi khusus TBC melalui side event pertemuan pertama G20 Health Working Group dan membahasnya di pertemuan-pertemuan tingkat Menteri.
Ketiga, berdasarkan news alert dari Stop TB Partnership (global) Menteri Kesehatan Indonesia juga mendapatkan amanah sebagai co-facilitator untuk salah satu dari dua diskusi panel yang akan diadakan saat HLM TB di 22 September 2023 mendatang.***
