Network
MEDIA PAKUAN - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Egi Primayogha, menyatakan pemerintah pusat menganggarkan dana sebesar Rp90,45 miliar untuk beragam aktivitas yang melibatkan influencer.
Pernyataan itu disampaikan Egi Primayogha dalam konfrensi pers secara daring mengenai "Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?"
Temuan anggaran influencer ini terungkap berdasarkan penelusuran dari laman pengadaan barang jasa pemerintah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sepanjang 14 sampai dengan 18 Agustus 2020.
Baca Juga: Pelaku Peretasan Situs Tempo Sengaja Tinggalkan Pesan Bernada Tudingan
Egi Primayogha mengungkapkan anggaran belanja pemerintah untuk pelibatan influencer pertamakali mulai muncul pada tahun 2017.
Pada tahun 2017 terdapat 5 paket pengadaan senilai Rp17,68 miliar. Setahun kemudian terdapat 15 paket senilai Rp56,55 miliar.
Begitu juga pada tahun anggaran 2019, terdapat 13 paket senilai Rp6,67 miliar. Berlanjut hingga tahun 2020 terdapat 7 paket senilai Rp9,53 miliar.
Baca Juga: Gubernur DKI Jakarta Bebaskan Ojek Online Masuk Kawasan Ganjil Genap
Dari sekian besar anggaran tersebut kementerian yang paling banyak menggunakan influencer adalah Kementerian Pariwisata dengan jumlah 22 paket pengadaan senilai Rp77,66 miliar.
Setelah itu Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan 4 paket pengadaan senilai Rp10,83 miliar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 12 paket pengadaan senilai Rp1,6 miliar.
Sementara Kementerian Perhubungan hanya terdapat 1 paket senilai Rp195,8 juta dan Kementerian Pemuda dan Olahraga 1 paket dengan nilai Rp150 juta.
Baca Juga: Libur Panjang, Jembatan Gantung Situ Gunung Sukabumi Diserbu Wisatawan Luar Daerah
Egi mencontohkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melibatkan artis Gritte Agatha dan Ayushita Widyartoeti Nugraha dalam kegiatan sosialisasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun 2019.
Kedua artis tersebut mendapatkan bayaran sebagai jasa influencer sebesar Rp114,4 juta.
Dengan adanya anggaran pelibatan influencer, ICW menilai Presiden Joko Widodo telah menunjukan rasa tidak percaya diri atas program-programnya sendiri.
Menanggapi pernyataan tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan anggaran senilai Rp90,45 miliar tidak seluruhnya untuk membayar influencer.
Baca Juga: Cegah Covid-19, Polisi 'Hujani' Kota Sukabumi Ribuan Liter Disinfektan
"Jadi, Rp90,45 miliar itu 'kan anggaran kehumasan. Kehumasan itu banyak alokasinya, misalnya untuk iklan layanan masyarakan, untuk memasang iklan di media cetak, audio visual, sosialisasi, bikin buku, atau lainnya jadi tidak semua untuk influencer'," kata Donny, seperti dilansir dari Antara, Jumat.
"Tidak mungkin Rp90 miliar diberikan kepada influencer, influencer itu berapa? Jadi, influencer memang yang dipilih juga orang-orang kompeten, punya kemampuan, menguasai substansi.
"Jadi, kalau menyosialisasikan kebijakan yang benar apa salahnya? Kecuali mereka memutarbalikkan fakta, membuat baik apa yang tidak baik, hanya me-make up saja sesuatu yang buruk, toh, mereka berbicara apa adanya," ungkap Donny.
Menurutnya, Presiden Jokowi yang sebelumnya juga pernah mengundang sejumlah influencer ke Istana hanya bertujuan untuk menyapa.
Baca Juga: Hasil Survei, Belajar Secara Online Memberatkan Ekonomi Keluarga
"Saya kira Pak Jokowi cuma ingin menyapa saja semua stakeholder, termasuk influencer, karena mereka punya massa, punya pengikut, punya pendengar.
"Apa yg mereka sampaikan pasti didengar oleh banyak orang sehingga dipanggil supaya bisa terhindar dari hoaks, fitnah, pembunuhan karakter, untuk menggunakan sosial media secara positif," beber Donny.
"Karena namanya program harus dipahami sampai ke pelosok, sampai ke desa-desa yang tidak terjangkau media. Nah, influencer, itu 'kan kita tahu menggunakan sosmed yang digunakan masyarakat, jadi saya kira bukan tidak percaya diri, melainkan jangkauannya lebih luas, terutama di kalangan milenial," ulasnya. ***
