Network
MEDIA PAKUAN-Petisi tuntutan pembatalan peraturan untuk membeli kebutuhan utama harian minyak Goreng dan BBM memakai aplikasi mulai beredar.
Dalam petisi yang mulai disebar 6 Juli 2022 tersebut menyatakan bahwa pemerintah tidak melihat fakta bahwa negeri ini bahwa banyak rakyat di pelosok negeri kesulitan untuk makan, bahkan harus berhutang.
Tuntutan itu juga menyerukan kenapa pemerintah tidak fokus untuk menstabilkan harga minyak, sembako, gas dan BBM.
Baca Juga: G20 EMPOWER, Microsoft Tingkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi Digital Inklusif
Pemerintah dianggap semakin membuat rakyat susah dan harus menjalani hidup yang ribet, ditambah masa pandemi yang lalu.
Petisi itu juga mengingatkan bahwa rakyat bukan cuma mereka yang menengah ke atas yang mempunyai handphone.
Ini bukti jelas bahwa pemerintah melupakan orang-orang yang miskin.
" Gimana mau makmur, kalau harga-harga mahal dan segala hal dibuat ribet?, kata petisi itu.
"Rencana pemerintah ini malah bikin masyarakat jadi ribet. Beli BBM harus pakai MyPertamina, beli minyak goreng nanti katanya pakai PeduliLindungi," katanya.
Baca Juga: Harga Lebih Murah, Kemendag Keluarkan Produk Minyak Goreng Merk 'Minyak Kita'
Hingga kini petisi yang menuntut pemerintah untuk membatalkan aturan yang mewajibkan membeli-beli barang memakai aplikasi, sudah ditandatangani lebih dari 2500 orang.***
Hingga kini petisi yang menuntut pemerintah untuk membatalkan aturan yang mewajibkan membeli-beli barang memakai aplikasi, sudah ditandatangani lebih dari 2500 orang.***
