Network
MEDIA PAKUAN - Pemerintah menegaskan agar seluruh instansi. Seperti, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk membeli produk dalam negeri.
Hal tersebut dijelaskan oleh Presiden Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa 14 Juni 2022.
Baca Juga: Marcelo Tinggalkan Real Madrid, Cristiano Ronaldo Berikan Pesan Istimewa
Baca Juga: Ingin Datangkan Christopher Nkunku, Manchester United Harus Siapkan Dana 100 Juta Poundsterling
Jokowi menegaskan, pentingnya tidak membeli produk inpor terhadap kebangkitan ekonomi Indonesia.
Menurut Jokowi, Indonesia mempunyai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp2.714 triliun dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp1.197 triliun.
Jokowi menegaskan, alangkah baiknya anggaran pendapatan tersebut dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri bukan justru membeli barang impor.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB. Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," terang Jokowi yang dikutip dari PMJ NEWS.
Pemerintah pun menargetkan sekitar Rp400 triliun untuk belanja produk dalam negeri. Namun saat ini, realisasi dari komitmen yang ada tersebut sudah sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan.
"Sebetulnya komitmennya itu 720 triliun, itu tadi pak kepala BPKP. Kalau yang saya hitung komitmen kita sudah Rp839 triliun tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp720 triliun. Oke itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan," jelas Jokowi.
Untuk mewujudkan perihal diatas, Jokowi meminta kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP untuk mengawasi agar para instansi patuh menggunakan produk dalam negeri.
Apabila kebijakan tersebut tidak dijalankan dengan baik pemerintah akan memberikan sanksi secara tegas.
“Saya minta untuk terus mengawal secara konsisten jaga kepatuhan kementerian, lembaga, Pemda, BUMN, BUMD agar memenuhi target belanja produk dalam negeri. Berikan sanksi yang tegas untuk ini," pungkas Jokowi.***
