Network
MEDIA PAKUAN-Kelompok Kriminal Sparatis Bersenjata (KKSB) atau dengan sebutan lain Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sudah sejak lama memiliki keinginan untuk merdeka.
KKB yang merupakan bagian dari Organisasi Papua Merdeka (OPM) sudah dari dulu ingin memerdekakan atau melepaskan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kelompok yang dinyatakan sebagai teroris ini setidaknya memiliki tiga bagian penting, yaitu kampanye politik di dalam negeri untuk meminta dukungan ASN dan TNI dan Polri.
Baca Juga: Era Jokowi, Satu Persatu Preteli Aset Milik Keluarga Cendana, Titiek: Granadi Enggak Bisa Disita
Bagian kedua dalam OPM yaitu yang melakukan kampanye politik luar negeri yang menyuarakan kemerdekaan Papua kepada kedutaan-kedutaan luar negeri.
Dan bagian yang terakhir adalah kekuatan yang dilengkapi dengan senjata, yaitu kelompok yang kini disebut KKSB atau KKB yang di telah di cap sebagai teroris.
Hal tersebut diungkapkan oleh Politisi PDI Perjuangan TB Hasanuddin seperti dikutip Media Pakuan dari rilis DPR pada Senin, 3 Mei 2021.
Lebih lanjut, purnawirawan jenderal TNI bintang dua ini menjelaskan, OPM dan masyarakat Papua memiliki kenangan trauma yang cukup lama pada masa Orde Baru.
"Ada trauma yang dalam pada masyarakat Papua di era Orba tanpa memperhatikan HAM, ada sebelas kali operasi militer yang pernah dilakukan. Inilah yang menimbulkan trauma masyarakat Papua," jelasnya.
TB Hasanuddin mengatakan, sebelumnya kelompok ini diberi nama OPM kemudian berubah sebutan menjadi KKB.
Kondisi saat ini kelompok kriminal bersenjata di Papua persenjataannya semakin bagus yang mereka dapatkan dari hasil selundupan dan rampasan.
"Meskipun begitu, walau bagaimana pun mereka adalah saudara kita. Ini tanggung jawab kita bersama menyelesaikan masalah ini di Papua," katanya.
Kemudian TB Hasanuddin yang merupakan anggota Komisi I DPR RI menceritakan saat dirinya menjabat sebagai ajudan Presiden Habibie.
Baca Juga: Takut Kasus Covid-19 Seperti di India! Mendagri Tito Sampaikan Aturan Larangan Mudik Sudah Titik Tidak Ada Lag
TB Hasanuddin pernah diminta untuk mengundang 100 tokoh Papua ke Jakarta. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan karena tokoh Papua ini minta referendum untuk lepas dari NKRI.
"Hingga akhirnya, ketika itu diambil kebijaksn berupa pemberian Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua. Lalu, digelontorkanlah anggaran besar ke Papua," ujarnya.
Namun pada saat itu, sambung TB Hasanuddin, anggaran Otsus Papua hanya dinikmati oleh kaum elit Papua saja sehingga manfaat dari anggaran tidak memberikan dampak pada kesejahteraan masyarakat.
"Masyarakat kecil yang Papua yang berada di bawah tetap sulit mendapatkan ubi jalar, sulit mendapatkan akses kesehatan, dan pendidikan juga tidak tersentuh," tuturnya.
Ia menjelaskan, bahwa dirinya menyesalkan istilah OPM dirubah menjadi KKB, sebab dalam pandangannya KKB hanyalah kelompok kriminal biasa.
"Padahal mereka selalu menyuarakan Papua merdeka. Mereka tidak sekadar melakukan kriminal biasa, da keinginan besar di balik setiap aksi kriminalnya selama ini," jelasnya.
Selain itu, perubahan istilah OPM menjadi KKB juga telah merubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua, dan hanya dicap sebagai kriminalitas biasa.
Baca Juga: SIAP PERANG DENGAN TNI! KKB Papua Klaim Tak Akan Mundur Satu Langkah Pun
"Sangat nampak ada penanganan yang tidak menyentuh akarnya. Ini bukan masalah kriminal, melainkan kedaulatan. Paradigma penanganannya pun harus diubah karena KKB ini semakin besar," pungkasnya.***
