Network
MEDIA PAKUAN - Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
Bahkan berdasarkan informasi yang diperoleh, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan reshuffle kabinet rencananya akan dilakukan dalam pekan-pekan ini.
"Insyaallah kalau tidak ada aral melintang pekan-pekan ini. Karena Pak Jokowi juga sudah mengeluarkan satu keputusan pada tanggal 30 Maret kemarin," katanya.
Baca Juga: Amerika vs Rusia Memanas! Vladimir Putin Murka dan Usir 10 Diplomat AS dari Moskow
Begitupun dengan surat rencana penggabungan Kemenristek ke dalam Kemendikbud juga sudah dikirim ke DPR, karena banyak tugas fungsi dan peran Menristek itu dikerjakan BRIN.
"Jadi berkenaan dengan penggabungan Kemendikbud dan Ristek serta pembentukan Kementerian Investasi," ujar Ali Mochtar Ngabali.
Sebelumnya DPR telah menerima surat dari Presiden Jokowi bernomor R-14/Pres/03/2021 perihal Pertimbangan Pengubahan Kementerian.
Surat tersebut telah ditindaklanjuti melalui rapat konsultasi pertemuan Badan Musyawarah pada 8 April 2021 yang menyepakati penggabungan dan Pemesanan Kementerian tersebut.
Baca Juga: AKIBAT KELAPARAN! KKB Aniaya dan Bunuh Siswa SMA di Ilaga Papua, Begini Kronologisnya!
Menanggapi hal ini Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Barat Syaiful Huda mendukung dan menganggap wajar jika Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet.
Sebab menurutnya telah terjadi pergeseran kementerian setelah DPR menyepakati penggabungan Kemenristek dengan Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi.
"Logikanya memang begitu, ketika ada kementerian yang ditambah harus ada yang bergeser," ujarnya seperti dikutip dari rilis PKB pada Sabtu, 17 April 2021.
Baca Juga: Lowongan Kerja BUMN di Bank BRI April 2021: Hanya Membuka Formasi Frontliner
Menurut Ketua Komisi X DPR RI ini, pembangunan perlu ada pos baru wakil menteri yang mengatur bidang Ristek. Untuk calonnya dia mengaku tak ingin menduga-duga.
"Dalam nomenklatur presiden minta ada nomenklatur baru ya memang harus ada yang dilikuidasi dan nampaknya pilihannya BRIN, maaf akhirnya BRIN yang dijadikan pilihan untuk dilikuidasi," tuturnya. ***
