Network
MEDIA PAKUAN - Terkait kemelut yang terjadi di tubuh partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sempat kirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Namun surat yang disampaikan AHY tersebut, menurut Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas dalam keterangannya menjelaskan bahwa tak direspon Jokowi.
Sikap yang ditunjukkan Presiden Jokowi yang tak merespon surat dari AHY dan tak ikut campur atas keputusan Moeldoko itu menunjukkan bahwa Jokowi sudah sangat proporsional.
Baca Juga: Ingin Satukan Ronaldo dan Messi, Pemiliki Klub Inter Miami David Beckham: Mereka Berada di Puncak
Adapun isinya surat tersebut, ungkap Michael adalah mengenai adanya kabar keterlibatan Moeldoko dalam pengambilalihan kepemimpinan di Partai Demokrat.
"Surat dari AHY saja tidak direspons Pak Jokowi. Bagi kami, Pak Jokowi sudah sangat proporsional. Tidak mungkin ada perintah atau apapun bentuknya untuk meminta Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY," tutur Michael. Dikutip dari Antara, Rabu, 10 Maret 2021.
Meski Moeldoko merupakan Kepala Staf Kepresidenan, akan tetapi Michael memastikan Jokowi tak ikut campur masalah yang terjadi di partai Demokrat yang melibatkan KSP Moeldoko itu.
Baca Juga: Ingin Jadi Admin Layanan Zakat? Lowongan Kerja di Baznas Maret 2021, 6 Formasi Kosong Dibuka
"Presiden tentu tidak akan campur tangan, dan sangat memahami bahwa ini adalah isu internal," ujarnya kembali.
Menurutnya, sejak awal sudah ada upaya menarik Presiden Jokowi untuk terlibat dalam kemelut di tubuh partai Demokrat.
"Sejak awal ada upaya menarik Pak Jokowi masuk dalam kemelut di Partai Demokrat. Jangan hanya karena Moeldoko memegang jabatan kepala staf kepresidenan, lalu seolah-olah Pak Jokowi ikut terlibat," kata Michael.
Arus Bawah Jokowi memastikan Presiden Joko Widodo tidak akan mencampuri kemelut Partai Demokrat karena Jokowi sangat menghormati kedaulatan partai politik yang diatur sesuai AD/ART masing-masing.
Menurutnya, Jokowi tak mungkin mengingkari sebagai sosok yang ingin demokrasi di Indonesia semakin maju.
"Apalagi, Pak Jokowi kan presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi kan sumbernya dari rakyat. Jadi, bukan tipikal Pak Jokowi ikut campur urusan internal partai politik. Sama sekali tidak," ujarnya.
Terlebih, Jokowi sangat menghormati figur Presiden ke-6 RI yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Pak Jokowi sangat menghormati para pendahulu beliau, termasuk Pak SBY. Pak Jokowi paham bahwa Pak SBY adalah presiden keenam dan tokoh bangsa. Publik masih ingat saat peringatan Proklamasi beberapa tahun silam, tokoh-tokoh bangsa hadir di Istana," ucapnya kembali.
Michael menilai dengan sikap diamnya Jokowi terkait kemelut di Partai Demokrat ini menurutnya keputusan yang sangat tepat.
"Pak Jokowi akan mengakhiri masa periode terakhir. Pak Jokowi tidak ada kepentingan khusus. Sikap diam Pak Jokowi tepat. Pertemuan di istana itu menunjukkan rasa hormat Pak Jokowi kepada Pak Habibie, Ibu Megawati, dan Pak SBY, sebagai pendahulu. Selain menjunjung tinggi demokrasi, Pak Jokowi pun menjaga tata krama. Sekali lagi, bukan tipikal Pak Jokowi merusak demokrasi," katanya.***
