Network
MEDIA PAKUAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara verbal telah mencabut perpres nomor 10 tahun 2021 terkait investasi modal usaha miras.
Meski pencabutan perpres terkait investasi miras telah dilakukan Jokowi, tapi hal tersebut baru dicabut secara verbal.
Anggota DPR RI Komisi III Didik Mukrianto pun meminta pemerintah segera merevisi perpres terkait investasi miras.
Menurutnya, meski perpres tersebut telah dicabut, akan tetapi itu baru dilaksanakan secara verbal, sehingga perlu dilakukan revisi untuk memberikan kekuatan yang final dan mengikat dalam konteks legalitas suatu peraturan perundang-undangan.
"Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, meskipun 'political will' pencabutannya sudah diumumkan secara verbal, maka harus segera dilakukan pencabutan melalui revisi perpres tersebut," kata Didik, dikutip dari Antaranews.com, Rabu, 3 Maret 2021.
Baca Juga: 17.000 Dosis Vaksin Covid-19 Siap Disuntikan Kepada Petugas Pelayanan Publik
Didik Mukrianto mengungkapkan dalam konteks tertentu, Presiden seharusnya bisa mempertimbangkan terkait pengambilan keputusan apalagi menyangkut nuansa kebatinan masyarakat.
Menurut Politisi Partai Demokrat itu Pemerintah dalam hal ini Presiden harus mempertimbangkan mana yang lebih utama antara bijak investasi atau nuansa kebatinan masyarakat Indonesia.
Maka pencabutan lampiran III Perpres 10/2021 perpres terkait investasi miras tersebut dinilai sangat tepat dilakukan oleh Jokowi.
Didik berharap untuk secepatnya melakukan revisi terhadap perpres tersebut sebagai bukti legalitas dicabutnya perpres tersebut.
"Dan ke depan agar pemerintah hati-hati dalam mengambil keputusan dan membuat kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas," tuturnya.
Dia menyarankan apabila akan mengambil keputusan yang sangat sensitif, pemerintah seharusnya melibatkan masyarakat luas.
Baca Juga: Darurat Narkoba, Kapolres Sukabumi Kota: Hampir Setiap Hari Ada
Hal itu diperkirakan mampu meminimalisir potensi keputusan dan kebijakan yang kurang produktif, bahkan dari tolakan masyarakat umum seperti saat ini.
"Apalagi menyangkut kepentingan dan nuansa kebatinan secara langsung masyarakat. Meskipun terlanjur dikeluarkan, setelah mendapat masukan dari berbagai kelompok masyarakat termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan lainnya akhirnya Presiden mencabut lampiran Perpres tersebut," ujar Didik.***
