Network
MEDIA PAKUAN - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan, ada orang disekitar Presiden Jokowi yang ingin mengambil alih tonggak kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Setelah mendengar hal tersebut, AHY segera mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi.
Beredar kabar bahwa salah satu orang yang ingin mengambil alih itu ialah Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal Purnawirawan Moeldok.
Menanggapi hal itu, KSP Moeldoko langsung membantah tudingan tersebut melalui keterangan persnya yang dilakukan secara virtual pada Senin, 1 Februari 2021 malam tadi.
Moeldoko mengatakan, sebenarnya ia tidak ingin dan perlu reaktif dalam hal ini, namun Demokrtat seolah-olah memaksa.
Dan karena cukup banyak pertanyaan dari media massa, Ia pun memutuskan menanggapi isu tersebut.
Moeldoko menyebut, jangan dikit-dikit Istana. Ia juga mengingatkan jangan mengganggu Presiden Jokowi.
"Sekali lagi jangan dikit-dikit Istana dan jangan ganggu pak Jokowi, karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam isu ini. Jadi itu urusan saya. Moeldoko ini, bukan selaku KSP. Moeldoko," ujarnya, dikutip Media Pakuan dari Antara, Selasa, 2 Februari 2021.
Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menanggapi masalah ini melalui akun twitternya.
Mahfud membantah isu yang menyebut dirinya merestui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menko Polhukam Mahfud MD, merestui Kepala KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya, @mohmahfudmd.
Ia mengklaim tidak pernah membicarakan soal kudeta Partai Demokrat bersama KSP Jenderal Moeldoko.
"Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," cuitnya.
Mahfud berpendapat, akan sulit dipercaya jika kepemimpinan partai sebesar Partai Demokrat bisa dikudeta.
Apalagi masyarakat Indonesia saat ini dengan mudahnya melakukan kontrol di tengah era demokrasi yang sangat terbuka.
"Di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu," katanya.
Ia menegaskan bahwa jabatannya sebagai Menteri koordinator tidak bisa digunakan dan tidak akan laku untuk memberi restu kepada KSP.
"Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," tutup Mahfud. ***Samsun Ramlie.
