Network
MEDIA PAKUAN - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 tidak mengadakan kampanye dari para masing-masing Paslon (Pasangan Calon).
Kalangan pengusaha menilai Pilkada ini memberikan dampak ekonomi yang sangat berpengaruh sebab keterbatasan ruang kampanye akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan dalam keterangannya, tahapan Pilkada tahun ini banyak dibicarakan di via Media Sosial dan virtual sehingga memberikan dampak minimnya ekonomi saat ini.
Kalangan pengusaha menilai Pilkada ini memberikan dampak ekonomi yang sangat berpengaruh sebab keterbatasan ruang kampanye akibat pandemi Covid-19.
Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang menjelaskan dalam keterangannya, tahapan Pilkada tahun ini banyak dibicarakan di via Media Sosial dan virtual sehingga memberikan dampak minimnya ekonomi saat ini.
Baca Juga: 6 Mitos Tentang Virus Corona, Fakta Atau Hoax?
"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, para paslon (pasangan calon) sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemi COVID-19," katanya, dikutip dari Antara.
Dia mengatakan para paslon lebih mementingkan alat kesehatan berupa hand sanitizer, masker guna dibagikan kepada masyarakat, sedangkan perlengkapan lainnya juga dibelanjakan namun dengan jumlah yang terbilang cukup minim.
Menurut Sarman, jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak pada sebelumnya, kegiatan itu dilakukan pada umumnya mampu menggerakan ekonomi di daerah serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
"Pilkada tahun ini bisa disebut Pilkada paket hemat, para paslon (pasangan calon) sangat membatasi belanja kampanye mungkin juga karena keterbatasan dana karena tidak mendapat support dari pelaku usaha karena terdampak pandemi COVID-19," katanya, dikutip dari Antara.
Dia mengatakan para paslon lebih mementingkan alat kesehatan berupa hand sanitizer, masker guna dibagikan kepada masyarakat, sedangkan perlengkapan lainnya juga dibelanjakan namun dengan jumlah yang terbilang cukup minim.
Menurut Sarman, jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak pada sebelumnya, kegiatan itu dilakukan pada umumnya mampu menggerakan ekonomi di daerah serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Baca Juga: Kasus Flu Burung Meningkat, Korea Selatan Musnahkan 2,7 Juta Unggas
Dimana Pilkada yang diramaikan dengan kampanye secara langsung yang terbuka sehingga terjadinya transaksi bisnis bagi para penjual atribut khusus kampanye.
Seperti pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, hingga melibatkan penyelenggara acara yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.
Dimana Pilkada yang diramaikan dengan kampanye secara langsung yang terbuka sehingga terjadinya transaksi bisnis bagi para penjual atribut khusus kampanye.
Seperti pembuatan baliho, spanduk, umbul-umbul, banner, kaos, topi, hingga melibatkan penyelenggara acara yang mengatur pembuatan panggung hiburan, sewa tenda, kursi, sound system, artis dan banyaknya UMKM yang berjualan makanan dan minuman ketika ada pengumpulan massa.
Baca Juga: Pilkada 2020 Tangerang Selatan sedang Berlangsung, Kepolisian dan TNI Amankan Proses Pemilihan
"Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp 735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing masing," ungkapnya.
"Jika dalam kondisi normal dengan peserta Pilkada mencapai 735 paslon, jika rata-rata paslon memiliki biaya kampanye paling sedikit Rp1 miliar maka perputaran uang bisa mencapai Rp 735 miliar. Ini jumlah minimal, wajarnya bisa mencapai Rp5 triliun melihat karakteristik daerah masing masing," ungkapnya.
Sarman juga menilai bahwa pandemi Covid-19 sangat berpengaruh bagi ekonomi daerah dan pemberian kontribusi terhadap pertumbuhan nasional yang saat ini terbilang minim.
Baca Juga: Sangat Berbeda! Inilah Perbedaan Macbook Air 2020 dan Macbook Pro 2020: Sungguh Tak Terduga
"Namun Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," ujarnya.
Sarman juga menilai dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.
"Namun hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," pungkas Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta itu.***
"Namun Pilkada serentak tahun ini tidak dapat memberikan dampak ekonomi tersebut karena keterbatasan ruang kampanye yang berpedoman terhadap protokol kesehatan," ujarnya.
Sarman juga menilai dana kampanye yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp20 triliun perputarannya sangat terbatas karena dipakai untuk pengadaan surat dan kotak suara, peralatan kesehatan dan berbagai persiapan Pilkada lainnya.
"Namun hanya sedikit yang sampai ke tangan warga berupa honor para petugas KPPS, sehingga tidak signifikan dampaknya terhadap kenaikan konsumsi rumah tangga," pungkas Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta itu.***
