MEDIA PAKUAN – Universitas Indonesia memperkenalkan model aplikasi untuk meningkatkan akses pembiayaan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui Program Pendidikan Vokasi yang digelarnya.
“Model aplikasi pemeringkatan UMKM dapat menjadi solusi untuk mengatasi tantangan akses permodalan dan dapat membantu lembaga penjaminan untuk menilai kelayakan penjaminan kredit secara lebih objektif dan transparan," ujar Tim Peneliti Vokasi UI Dede Suryanto.
Menurutnya, hingga kini akses pembiayaan UMKM masih belum merata karena kurangnya literasi keuangan dan pemahaman UMKM tentang produk pembiayaan, persyaratan kredit yang ketat dari perbankan, dan rendahnya nilai agunan yang dimiliki UMKM.
Baca Juga: Brand Lokal dan UMKM Andalkan Shopee Live dan Shopee Video di 12.12 Birthday Sale
Maka dari itu, model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM yang dilauchingnya itu bisa menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM yang dinilai bisa memberikan dampak pemerataan.
Model aplikasi ini dapat digunakan oleh lembaga penjaminan dan perbankan atau lembaga pembiayaan untuk menilai kelayakan kredit UMKM.
"Dalam FGD ini, dibahas mengenai berbagai faktor yang dapat digunakan dalam model aplikasi pemeringkatan kredit UMKM," ujar Dede Suryanto.
Adapun faktor-faktor tersebut antara lain profil usaha UMKM, seperti jenis usaha, omzet, dan profitabilitas, kemampuan keuangan UMKM, seperti kondisi keuangan, arus kas, dan utang, kualitas manajemen UMKM, seperti pengalaman dan keterampilan pengelola usaha.
Pakar penjaminan kredit Indonesia yang juga merupakan Ketua Bidang Penjaminan Risk Governance FIA UI Diding S. Anwar mengatakan bahwa model pemeringkatan ini memiliki parameter yang cukup komprehensif dan sesuai dengan profil risiko UMKM.
"Harapannya aplikasi ini dapat mendorong para pelaku UMKM untuk memanfaatkan fasilitas penjaminan kredit baik yang bersifat pinjaman tunai maupun pinjaman non tunai," tutur Diding.
Berdasarkan hasil FGD / diskusi kali ini dihasilkan beberapa poin penting antara lain: perguruan tinggi perlu menyusun peta jalan pengembangan aplikasi pemeringkatan UMKM.
Dengan model yang harus mengakomodir semua kondisi dan kebutuhan skema pembiayaan pelaku UMKM baik bentuk perorangan baik mikro maupun ultra mikro maupun UMKM yang telah memiliki badan usaha.
Selanjutnya, membentuk kelembagaan yang tepat mengacu pada POJK Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Penjaminan dan perlunya menggalang kerjasama dan sinergi dengan berbagai pihak antara lain lembaga penjaminan, perbankan, asosiasi UMKM dan kementerian atau lembaga pemerintahan terkait.***