MEDIA PAKUAN - Penderita TBC di Indonesia kini telah mencapai hampir 969 ribu orang. Namun hanya 75 persen telah dilaporkan ke kementrian kesehatan.
Sementara menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), TBC masuk dalam 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di dunia.
Dari data 2022 lalu, kelompok usia yang paling banyak terinfeksi TBC adalah usia produktif (15-54 tahun) yang merupakan tenaga kerja.
Bahkan dari data Kementerian Kesehatan RI juga menemukan bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak terinfeksi TBC Sensitif Obat (SO) adalah buruh sebanyak 54.800 kasus, petani 51.900 dan wiraswasta (44.200).
Baca Juga: 3 Pelajar Mts Digiring ke Kantor Polisi Gegara Kedapatan Bawa Gear di Jalan Lingkar Selatan Sukabumi
Sementara TBC Resisten Obat (RO) diduduki oleh wiraswasta 751 kasus, buruh 635 kasus dan pegawai swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 564 kasus.
Faktanya pekerja yang mengalami TBC akan kehilangan pekerjaan dan pendapatan rata-rata selama 3-4 bulan (Stop TB Partnership, 2011).
Melihat kondisi tersebut mendorong sejumlah organisasi sosial masyarakat dan pemangku kepentingan melakukan pencegahan.
Diantaranya, Rumah Kebangsaan, Medco, Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI), Stop TB PartnershipI ndonesia (STPI), dan Perkumpulan Alumni Harvard University di Indonesia (Harvard Club Indonesia), menyelenggarakan Arifin Panigoro (AP) Dialog ke-6 dengan tema “Satukan Langkah, Stop TBC di Tempat Kerja”, di Jakarta, Selasa (25/7).
Baca Juga: Warga Terbirit-birit Dikejar Geng Motor Bawa Samurai ke dalam Gang di Warudoyong Kota Sukabumi
Dialog kali ini mengundang sebagai keynote speaker Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Ir. Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan RI, dan Dr. Hj.Ida Fauziyah, M.Si., Menteri Ketenagakerjaan RI sebagai pembicara.
AP Dialog seri ke-6 ini bertujuan untuk menginformasikan pentingnya mencegah penularan Tuberkulosis di tempat kerja.
Dewan Pembina STPI dan Badan Pengawas PPTI, Yani Panigoro menyampaikan pentingnya penanggulangan TBC di tempat kerja, guna mencapai eliminasi TBC 2030.
Dalam keynote speech Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.AP, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI yang disampaikan Deputi bidang koordinasi peningkatan kualitas kesehatan dan pembangunan kependudukan Kemenko PMK, Ir Yohanes Baptista Satya Sananugraha, M.Eng.
Baca Juga: Kesaksian Tukang Nasi Goreng dan Pelajar Madrasah Usai Dibacok Geng Motor Sukabumi Pakai Samurai
Dia mengatakan Indonesia saat ini menjadi negara dengan jumlah kasus TBC terbanyak kedua di dunia setelah India, atau 354 kasus dari 100.000 penduduk.
"Kondisi ini mengakibatkan 144.000 kematian atau setara 52 kematian per 100.000 penduduk,"katanya.
Dia mengatakan permasalahan TBC bukan hanya sekedar menanggulangi kesakitan yang ditimbulkan. Tapi juga penanganan masalah sosial dan ekonomi yang ditimbulkan agar dapat berhasil pengobatan TBC ini.
"TBC dapat menjadi penyumbang bertambahnya angka kemiskinan di Indonesia, data engestimasikan 73,8% kasus TBC di Indonesia berusia 15-64 tahun dimana usia tersebut adalah usia produktif,"katanya.
Sebagai informasi, kata Yohanes Baptista Satya Sananugraha saat ini Indonesia telah memiliki Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Tempat Kerja.
Permenaker tersebut, kata Yohanes menjadi payung hukum bagi pekerja yangnmengalami TBC agar tidak mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan.
Baca Juga: Api Nyembur dari Tabung Gas, Warga di Gang Ampera Kota Sukabumi Kocar Kacir
Dia menegaskan Permenaker menjadi dasar bagi seluruh perusahaan dalam menghilangkan stigma dan diskriminasi bagi pekerja yang positif TBC. Termasuk serta upaya untuk bisa terus memberdayakan mereka agar tetap produktif sesuai dengan kondisinya.
"Para pekerja dan perusahaan tidak perlu khawatir terkait pembiayaan pengobatan TBC karena sudah disediakan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit pemerintah.
Sehingga apabila terdapat pekerja yang positif TBC sangat disarankan untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan milik pemerintah terdekat,"katanya.
Sementara itu, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC CLU Menteri Kesehatan RI yang hadir dalam acara menjelaskan TBC ini, bukan hanya penyakit menular seperti COVID-19. Tapi bisa menyebabkan kematian lebih dari COVID-19.
“Saat ini 245.000 orang dengan TBC belum ditemukan, artinya penularan terus terjadi. TBC tidak bisa ditangani sendirian oleh Kemenkes,"katanya.
Budi Gunadi mengataka penanganannya membutuhkan gerakan kolaboratif yang inklusif. Termasuk oleh sektor swasta dan di tempat kerja, sesuai tema dialog malam ini.
Senada dengan Menteri Kesehatan, Dr. Hj. Ida Fauziyah, M.Si., Menteri Ketenagakerjaan RI mengatakan sebagai upaya mengeliminasi TBC di tempat kerja, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan segenap pihak terkait terutama dalam mengatasi stigma dan diskriminasi.
"Stigma terkait penyakit ini membuat
perusahaan maupun kerja merasa malu dan menghambat akses perawatan dan pencegahan TBC,"katanya.
Oleh sebab itu, kata Ida harus dilakukan sekarang adalah sinergi dari semua stakeholder untuk mengatasi TBC.
Dalam pertemuan ini, Nurul H. W. Luntungan selaku Ketua Yayasan STPI menjadi moderator dalam diskusi panel bersama Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kerja.
Mengakhiri sesi diskusi dan tanyanjawab dengan peserta dialog, Nurul menggarisbawahi saat ini pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penanggulangan TBC di sektor kesehatan maupun ketenagakerjaan.
"Namun, para pemimpin dunia usaha juga perlu mengetahui besarnya masalah TBC di Indonesia dan mengambil andil untuk memutus mata rantai penularan di lingkungan kerja,"katanya.
Melli Darsa selaku Presiden Harvard Club Indonesia (HCI) yang hadir dalam kegiatan kali ini, mengatakan TBC merupakan salah satu penyakit yang perlu ditanggulangi dengan serius.
Termasuk di tempat kerja karena memiliki potensi penyebaran yang masif dan dapat mempengaruhi kesehatan dan produktivitas,
bahkan keberlanjutan dari sebuah perusahaan.
Melli menegaskan penanggulangan TBC di tempat kerja bukan hanya tentang meningkatkan produktivitas atau mendukung manusia Indonesia yang sehat demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
"Tapi lebih dari itu, karena kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia. Untuk itu, jelas setiap pelaku industri harus mengedepankan kesadaran dan kesehatan para karyawan, termasuk dalam pencegahan dan penanggulangan TBC di lingkungan kerja,” jelas Melli.
Lebih lanjut Melli mengajak seluruh komponen bangsa untuk berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan bangsa, salah satunya TBC.
"HCI berharap dapat menjadi mitra
kolaborasi dan menjadi motor penggerak putera dan puteri terbaik Indonesia dalam memberikan solusi terhadap masalah-masalah strategis bangsa agar cita-cita Indonesia Emas 2045 dapat terwujud,"katanya.
Apalagi Indonesia Emas 2045, kata dia diawali dengan manusia Indonesia yang sehat. Ini menjadikan isu TBC sebagai isu strategis nasional yang solusinya membutuhkan pendekatan holistik mencakup formulasi kebijakan, inisiatif, promotif, tindakan preventif dan kuratif, serta pendidikan yang luas.
"HCI mengajak seluruh pihak dan insan
terbaik Indonesia untuk turut untuk berkontribusi dan bahu-membahu menuntaskan TBC di Indonesia,” ujar
Melli.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena juga memberikan dukungan positif untuk mensinergikan langkah dalam penanganan TBC secara tuntas.
“Belajar dari penanganan COVID-19, kita harus kerahkan energi kita bersama untuk serius meningkatkannupaya eliminasi TBC di tanah air,” pungkasnya.***