MEDIA PAKUAN - Krisis keamanan warga sipil di Myanmar semakin mengkhawatirkan sejak kudeta dilakukan militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Warga Myanmar yang pro demokrasi terus melakukan protes setiap hari tanpa henti dengan melakukan unjuk rasa turun ke jalanan.
Mereka mendesak rezim militer yang telah berhasil melakukan kudeta agar mengeluarkan tahanan politik termasuk Aung San Suu Kyi dan beberapa pemimpin lainnya.
Mereka juga meminta agar junta militer menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
Hingga hari Sabtu 20 Maret 2021 tercatat lebih dari 2.000 orang ditahan dan sebanyak 237 orang telah meninggal dunia akibat kudeta berdarah di Myanmar tersebut.
Dilansir dari Reuters, negara-negara di Asia, yang selama ini berpegang teguh untuk tidak saling mengkritik masalah internal, kini semuanya sudah angkat bicara.
Baca Juga: BPN Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Politikus PDIP: Bahaya Produk Digital Bisa Direkayasa
Tak hanya di Asia, negara-negara di berbagai belahan dunia juga melakukan hal yang sama. Mereka mendesak junta militer Myanmar agar menghentikan kekerasan.
Di antara pimpinan negara-negara di Asean, Presiden Indonesia Joko Widodo disebut sebagai yang paling keras dalam menyoroti isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang tengah terjadi di Myanmar.
Jokowi meminta ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei untuk segera mengadakan pertemuan darurat.
Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama.
"Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan agar tidak ada korban lagi," kata Jokowi dalam sebuah pidato yang dilakukan secara virtual.
Mendukung seruan Indonesia, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengatakan dia terkejut dengan kekerasan mematikan yang terjadi terhadap warga sipil di Myanmar.
Begitupun dengan Menteri Luar Negeri Filipina Teodoro Locsin yang mengatakan ASEAN harus bertindak.
Baca Juga: Diserang Netizen Indonesia, Instagram resmi All England Mendadak Hilang
Singapura juga telah angkat bicara, mereka menentang kekerasan dan kudeta yang memicu terjadinya kekerasan terhadap warga sipil, Singapura menyerukan pembebasan Suu Kyi.
Namun junta militer tidak terpengaruh dengan tekanan negara-negara Asean tersebut, mereka justru mempertahankan pengambil alihan kekuasaannya. ***