Network
MEDIA PAKUAN - Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin mengatakan Ukraina telah kehilangan kemandirian finansialnya.
Terutama terhadap warganya, jika tidak ada bantuan dari Barat.
Volodin mengatakan bahwa pajak (Ukraina) yang dikumpulkan hanya membentuk 40 persen.
Volodin mengatakan bahwa pajak (Ukraina) yang dikumpulkan hanya membentuk 40 persen.
Dari anggaran negara dan lebih dari 60 persennya dikeluarkan untuk anggaran militer.
Baca Juga: Inilah Dibalik Rahasia dan Keutamaan Besar Sunnah Rasulullah SAW: Perlu Diketahui Secara Jelas
Bahkan Volodin mengingatkan bahwa defisit bulanan Ukraina membengkak di angka 5 miliar dolar dan "Ukraina bangkrut" ungkapnya.
Di sisi lain Wall Street Journal melaporkan dari hasil wawanaranya "tanpa bantuan Washington dan Brussel, Kiev tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada warga negara".
Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Ukraina membuat rancangan undang-undang dengan menghapus pajak preferensial atas bahan bakar.
Bahkan Volodin mengingatkan bahwa defisit bulanan Ukraina membengkak di angka 5 miliar dolar dan "Ukraina bangkrut" ungkapnya.
Di sisi lain Wall Street Journal melaporkan dari hasil wawanaranya "tanpa bantuan Washington dan Brussel, Kiev tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya kepada warga negara".
Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah Ukraina membuat rancangan undang-undang dengan menghapus pajak preferensial atas bahan bakar.
Baca Juga: Kemenparekraf, Para Wisatawan Rohali Dorong Jadi Rojali: Peluang di World Tourism Day 2022, Terbuka Lebar
Menteri Keuangan Ukraina, Sergey Marchenko mengatakan anggaran tahun depan akan terus meningkat "sangat ketat" ditambah dengan "kondisi perang" dengan Rusia.
Saat ini Ukraina sangat bergantung kepada negara Barat termasuk AS dalam bidang Keuangan dan tambahan militer.***
Menteri Keuangan Ukraina, Sergey Marchenko mengatakan anggaran tahun depan akan terus meningkat "sangat ketat" ditambah dengan "kondisi perang" dengan Rusia.
Saat ini Ukraina sangat bergantung kepada negara Barat termasuk AS dalam bidang Keuangan dan tambahan militer.***
