Network
MEDIA PAKUAN - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengumumkan pembatasan visa baru pada pejabat China Senin atas tindakan mereka yang menindas etnis dan agama minoritas.
Dalam sebuah pernyataan, Blinken juga mengulangi seruan kepada China untuk mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di wilayah barat laut Xinjiang.
Xinjiang berada dalam cengkeraman kampanye anti-terorisme selama bertahun-tahun yang telah mengakibatkan lebih dari satu juta warga Uyghur dan minoritas Muslim lainnya ditahan di kamp.
Blinken mencatat bahwa pembatasan visa akan difokuskan pada pejabat China yang terlibat dalam kebijakan yang menindas agama dan etnis minoritas, dan pembangkang lainnya.
Dia menambahkan bahwa tindakan pejabat China meluas ke luar perbatasan China, termasuk ke Amerika Serikat.
“Amerika Serikat menolak upaya pejabat RRC (Republik Rakyat China) untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi, dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama kelompok rentan ini. populasi," kata Blinken.
“Kami sekali lagi menyerukan kepada pemerintah RRC untuk menghentikan tindakan represi transnasionalnya, termasuk mencoba untuk membungkam aktivis Uyghur Amerika dan individu Uyghur lainnya yang melayani rakyat Amerika dengan menolak izin keluar bagi anggota keluarga mereka di China,” sambungnya.
Tindakan baru itu datang hanya beberapa hari setelah Joe Biden berbicara melalui panggilan video dengan pemimpin China Xi Jinping, di mana presiden AS berusaha menekan Xi untuk tidak memberikan dukungan bagi invasi Rusia ke Ukraina.
Penekanan Biden terhadap Xi ternyata membuahkan hasil, dimana China akhirnya mengirim bantuan kemanusiaan kepada Ukraina.***
