Network
MEDIA PAKUAN - Israel menandatangani pernyataan yang disampaikan kepada Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) kemarin, Rabu,23 Juni 2021
Israel mendesak China untuk mengizinkan pengamat independen mengakses wilayah Xinjiang barat, di mana para ahli PBB mengatakan hampir satu juta orang Uyghur dan minoritas lainnya telah ditahan secara tidak sah di kamp-kamp.
Keputusan itu, yang pertama kali dilakukan Israel, datang setelah tekanan dari pemerintahan Presiden AS Joe Biden, seperti yang dilaporkan Walla News.
Baca Juga: Diincar PSG dan Real Madrid, Manchester United Jadikan Paul Pogba Sebagai Pemain Termahal
Bukan saja Israel beberapa negara pun ikut mendandatangani Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Spanyol dan AS .
Mengutip laporan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan berbasis seksual dan gender dan pemisahan paksa anak dari orang tuanya.
Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap Uyghur dan menggambarkan kamp-kamp itu sebagai fasilitas pelatihan kejuruan untuk memerangi ekstremisme agama.
Baca Juga: BMKG Beri Sinyal Waspada, Siang Hingga Malam Kota Sukabumi Diguyur Hujan
"Laporan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa lebih dari satu juta orang telah ditahan secara sewenang-wenang di Xinjiang dan bahwa ada pengawasan luas yang secara tidak proporsional menargetkan orang-orang Uyghur dan anggota minoritas lainnya dan pembatasan kebebasan mendasar dan budaya Uyghur," kata pernyataan bersama itu dari pejabat setempat.
