Network
MEDIA PAKUAN - Pihak Norwegia kini ikut terseret dan menjadi korban kebrutalan kudeta Myanmar.
Perusahaan telekomunikasi asal Norwegia bernama Telenor, kini mengalami kerugian senilai 783 juta dolar atau sekira lebih dari Rp11 triliun.
Telenor berada dalam ketidakpastian sejak junta militer Myanmar melakukan penutupan dan pembatasan jaringan internet di negeri itu, dalam upaya mengakhiri protes.
Baca Juga: Ini Kriteria Kendaraan yang Akan Diberhentikan di Pos Penyekatan Mudik, Hati-Hati!
Telenor merupakan salah satu investor perusahaan asing terbesar di Myanmar itu. Dan kini perusahaan telekomunikasi itu dihadapkan dengan dilema apakah harus menarik diri dari pasar yang tahun lalu menyumbang 7 persen dari pendapatannya.
"Kami menghadapi banyak dilema," kata Kepala Eksekutif Telenor Sigve Brekke kepada Media minggu ini.
Namun untuk saat ini Telenor belum bisa mengambil pilihan lain selain tetap bertahan di Myanmar meskipun masa depan masih tidak pasti.
Baca Juga: Alami Body Shaming Selama 10 Tahun Vicky Zainal, Adukan Setyadi Pornomo Ke Komnas Perempuan
Sebelumnya Telenor mendapat pujian karena telah mendukung demokrasi, dan kelompok aktivis yang telah lama menyuarakan protes kudeta militer.
Sementara itu, pakar PBB tentang Myanmar, Chris Sidoti, menyarankan kepada perusahaan itu agar tidak melakukan pembayaran pajak atau biaya lisensi yang dapat mendanai militer secara langsung atau tidak langsung.
Selain itu, menteri luar negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengatakan kepada media bahwa Telenor harus tetap dan menggunakan posisinya sebagai perusahaan asing yang mapan untuk menjadi kritikus vokal militer.
Baca Juga: Cipinang Melayu Kembali Dilanda Banjir Hingga Rendam Puluhan Rumah, Pemerintah Lakukan Penyedotan
"Dalam keadaan saat ini Telenor menghadapi beberapa dilema di Myanmar." kata Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan, Industri dan Perikanan Norwegia, yang mewakili pemerintah Norwegia sebagai pemegang saham, Kamis.
"Dari perspektif tata kelola perusahaan, investasi di Myanmar merupakan tanggung jawab Dewan dan Manajemen perusahaan. Dalam kerangka kerja ini, Kementerian sebagai pemegang saham menjaga dialog yang baik dengan Telenor mengenai situasi tersebut," kata juru bicara itu dalam tanggapan melalui email kepada media.***
