Network
Sementara itu, pakar PBB tentang Myanmar, Chris Sidoti, menyarankan kepada perusahaan itu agar tidak melakukan pembayaran pajak atau biaya lisensi yang dapat mendanai militer secara langsung atau tidak langsung.
Selain itu, menteri luar negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengatakan kepada media bahwa Telenor harus tetap dan menggunakan posisinya sebagai perusahaan asing yang mapan untuk menjadi kritikus vokal militer.
Baca Juga: Cipinang Melayu Kembali Dilanda Banjir Hingga Rendam Puluhan Rumah, Pemerintah Lakukan Penyedotan
"Dalam keadaan saat ini Telenor menghadapi beberapa dilema di Myanmar." kata Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan, Industri dan Perikanan Norwegia, yang mewakili pemerintah Norwegia sebagai pemegang saham, Kamis.
"Dari perspektif tata kelola perusahaan, investasi di Myanmar merupakan tanggung jawab Dewan dan Manajemen perusahaan. Dalam kerangka kerja ini, Kementerian sebagai pemegang saham menjaga dialog yang baik dengan Telenor mengenai situasi tersebut," kata juru bicara itu dalam tanggapan melalui email kepada media.***
