Network
MEDIA PAKUAN-Para pengunjuk rasa pro demokrasi di Myanmar gelar protes Rabu, 21 April 2021.
Myanmar berada dalam krisis sejak militer mengkudeta pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Hampir setiap hari protes di Myanmar, meskipun junta militer terus melakukan tindakan brutal terhadap pengunjuk rasa. Masyarakat melakukan berbagai macam cara untuk menyuarakan demokrasi kepada junta militer.
Baca Juga: Sempat Tertunda Lantaran Masalah Ini, J&J Kirim Vaksin Corona ke Eropa
Bahkan, junta Myanmar sebut Pemerintah Persatuan Nasional yang dibentuk ilegal.
Menurut Asosiasi Bantuan untuk Narapidana Politik (AAPP) yaitu sebuah kelompok aktivis Myanmar yang mencatat korban, mengatakan, sekitar 738 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta dan 3.300 orang saat ini ditahan, termasuk 20 orang yang telah dijatuhi hukuman mati.
"Silakan angkat suara Anda dan minta pembebasan semua orang yang ditahan secara tidak adil di bawah pemerintahan junta," kata pemimpin protes Ei Thinzar Maung di Facebook.
Sementara itu, orang-orang membagikan foto di media sosial yang mengenakan kemeja biru dan mengangkat tangan dengan nama orang yang ditangkap tertulis di atasnya, Rabu, 21 April 2021.
Pemakaian kaos biru tersebut merupakan penghormatan kepada aktivis prodemokrasi Win Tin yang dipenjara oleh militer selama 19 tahun dan meninggal pada tanggal 21 April 2014.
Sebelumnya, junta pada hari sabtu lalu, membebaskan lebih dari 23 ribu tahanan di seluruh negeri, tetapi relatif sedikit yang terkait dengan protes tersebut.
Sementara itu, menurut penyiar televisi yang didukung militer, MWD mengatakan, bahwa kementerian dalam negeri telah menyatakan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang dibentuk oleh penentang junta, itu melanggar hukum, Selasa, 20 April 2021.
Baca Juga: Pelanggaran Kebebasan Beragama Meningkat Pesat, China dan Myanmar Terburuk di Dunia
Para politisi pro-demokrasi termasuk anggota parlemen yang digulingkan mengumumkan pada hari Jumat, pembentukan NUG yang secara nominal termasuk Suu Kyi, yang telah ditahan sejak kudeta, serta para pemimpin protes dan etnis minoritas.
Sementara itu, NUG mengatakan, hal tersebut merupakan otoritas yang sah dan telah meminta pengakuan kepada internasional dan undangan ke pertemuan KTT di Jakarta, Indonesia, pada hari Sabtu, 24 April untuk membahas krisis Myanmar yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).***
