Network
MEDIA PAKUAN - Menjelang Pemilu 2024, unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Sukabumi fokus dalam menjaga kondusifitas di lingkungan masyarakat.
Wakil Bupati Sukabumi Iyos Somantri mengatakan, keamanan tahun politik yang akan datang harus mulai diantisipasi sejak saat ini dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat.
Terlebih di wilayah Kabupaten Sukabumi perlu adanya pencegahan terkait isu terorisme. Maka dari itu dalam hal ini pihaknya turut menggandeng Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti Teror.
"Saya barusan berbincang bincang dengan Densus 88 bahwa tentunya kita harus melihat kepada akar permasalahannya tentunya nanti tidak hanya ini saja langkahnya tidak hanya FGD kita langsung juga kepada locus untuk menetralisir permasalahan-permasalahan ini supaya jangan sampai terjadi lagi," kata Iyos usai kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Mahoni Leisure Kecamanatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Selasa 21 November 2023.
Baca Juga: Terduga Pelaku Begal Payudara Siswi SMP Sukabumi Dibebaskan, Kini Dirujuk ke RSJ
Dalam pencegahan terorisme, menurutnya harus dilakukan mulai dari akarnya sehingga pihaknya akan melibatkan tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pemahaman persepsi.
"Salah satunya adalah tadi kita akan segera melakukan konsolidasi kemudian pemahaman persepsi dengan masyarakat di lingkungan kemudian juga memberikan pemahaman yang jelas bahwa konteksnya ini apa sih permasalahannya ini apa sebab harus dilihat dari akar permasalahannya nah kami ingin melihat sampai sejauh mana pemahaman yang selama ini dilakukan di masyarakat," ujarnya.
Mengenai telah terdeteksinya terorisme di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu, Iyos berharap hal tersebut tidak akan terulang kembali.
"Sesuai yang saya harapkan tadi bahwa ini adalah yang terakhir mudah mudahan yang terakhir itu harapan saya," tandasnya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara menambahkan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kegiatan preventif dengan melibatkan semua unsur termasuk kepolisian.
"Kami DPRD tidak rela apabila ada masyarakat kami ini dicap teroris dan diadili oleh karena itu kita harus memberikan pemahaman pemerintah ini harus hadir, harus masuk," ucapnya.
"Yang tahu karakteristik masyarakat di desa-desa adalah kepala desa, kecamatan adalah camat-camat dan ini stakeholder-stakeholdernya harus bisa benar-benar memberikan informasi dan tentunya pemerintahan daerah harus bisa bekerjasama memberikan informasi kepada pihak kepolisian agar tepat apa yang dilakukan pihak kepolisian," tuturnya.
Yudha mengatakan, hasil dari FGD antara forkopimda, Densus 88, dan elemen masyarakat akan dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh pihaknya.
"Hasil dari FGD ini akan menjadi sebuah rencana kerja kami ke depan pastinya nanti akan dibahas di komisi I dan tentunya nanti akan direkomendasikan kepada bupati," cetusnya.
Sementara itu Kapolres Sukabumi Kota AKBP Ari Setiawan Wibowo mengatakan, pihak kepolisian akan meningkatkan keamanan menjelang tahun politik. Bukan hanya soal terorisme namun juga potensi gangguan keamanan lainnya.
"Kita juga kebetulan bersama memasuki tahun politik namun dari awal kita sama sama menciptakan situasi aman tertib dan kondusif di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota," ungkap Ari.
"Bukan hanya kejahatan teroris juga jangan melakukan kejahatan kejahatan lain contohnya apa penganiayaan, pencurian, kita ajak jangan sampai melakukan kejahatan itu intinya itu," jelasnya di Sukabumi, Jawa Barat.***
