Network
MEDIA PAKUAN-Komunitas Demokrasi Sehat Sukabumi mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kabupaten Sukabumi. Mereka mengkritisi sikap Bawaslu yang terkesan melakukan pembiaran, terutama saat proses tahapan pendaftaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) lalu.
Pembiaran yang dilakukan Bawaslu terkait pengabaian protokol kesehatan. Terutama saat proses bakal calon membawa massa ke lokasi pendaftaran.
Komunitas Demokrasi Sehat Sukabumi mendesak agar Bawaslu dan KPU untuk memperketat pelaksanaan SOP pengawasan dan penyelenggaraan tahapan Pilkada ditengah pandemi wabah Covid-19.
"Seharusnya, Bawaslu secara tegas melarang seluruh pasangan balon membawa massa banyak saat proses pendaftaran," kata Inisiator Komunitas Demokrasi Sehat, Lupi Pajar Hermawan.
Lupi Pajar Hermawan mengatakan skenario penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi telah di atur dalam KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
"Secara aturan memang, sudah cukup rinci SOP penyelenggaran dan pengawasan Pilkada pada masa Pandemi Covid-19 telah diatur," katanya.
Hanya, kata Lupi Pajar Hermawan, tidak cukup jika tidak didukung dengan kesadaran semua pihak. Tidak hanya KPU, Bawaslu, peserta Pilkada, partai politik dan masyarakatnya
" Komunitas Demokrasi Sehat meminta, terutama KPU dan Bawaslu memperketat SOP penyelenggaran dan pengawasan Pilkada ditengah Pandemi ini," katanya.
Apalagi kata Lupi Pajar Hermawan indikator suksesi Pilkada kali ini bukan hanya sebatas terpilihnya pemimpin baru di Kabupaten Sukabumi. Melainkan, yang lebih penting Kemanusiaan. Yakni kesehatan masyarakat ditegah pandemi.
"Jangan sampai, Pilkada ini menjadi pelajar baru Covid-19. Maka dari itu, protokol kesehatan harus menjadi kesadaran bersama. Termasuk, ketegasan Bawaslu, KPU dan para peserta sekaligus partai politik," katanya.***
