Network
MEDIA PAKUAN - Ribuan Buru di Kabupaten Sukabumi merasa dimarginalkan dalam upaya penanganan wabah pandemi Covid-19. Mereka mendesak pemerintah untuk memperhatikan nasibnya.
Kendati disatu sisi pemerintah memberi perhatian untuk memprioritaskan vaksinasi terhadap kelompok rentan yang terpapar covid-19. Seperti lansia dan sektor pelayanan publik hingga pedagang.
Tapi untuk buruh sendiri justeru didorong untuk vaksin gotong royong. Padahal aktivitas buruh industri sangat rentan penukaran wabah covid-19.
Baca Juga: Belasan Warga Kota Sukabumi Terkonfirmasi Positif Corona, Segini Total Kasusnya
Tingkat kerumunannya tinggi setiap hari mempunyai kerentanan yang tinggi penularan covid-19.
"Namun kenyataannya pemerintah telah mengabaikan. Dan yang sebenarnya bukan gotong royong karena justeru ditanggung atau dibayar sepenuhnya oleh pengusaha. Sikap pemerintah terkesan bias," kata Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP TSK SPSI), Mochamad Popon
Dia membenarkan buruh tidak dikenakan biaya atau tidak membayar, tapi dibayar oleh pengusaha. Hanya saja, anggaran yang seharusnya digunakan perusahaan atau buruh untuk perbaikan kesejahteraan menjadi sulit direalisasikan.
Baca Juga: Setukpa Lemdiklat Polri Gelar Operasi Bibir Sumbing Gratis, Dijadikan Pembelajaran Bagi Siswa SIP
"Pengusaha akan berdalih jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan. Anggaran vaksin harus ditanggung perusahaan," katanya.
