MEDIA PAKUAN - Selama masa pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg) dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023, Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) temukan sejumlah pelanggaran di Kota Sukabumi.
Ketua Bawaslu Kota Sukabumi M. Aminuddin mengatakan, berdasarkan temuan di lapangan, dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah partai politik, jenisnya beragam.
Salah satu yang dia sebut adalah partai Keadilan sejahtera (PKS) yang diduga menggunakan fasilitas negara saat mendaftarkan bacaleg nya ke kantor KPU Kota Sukabumi Jawa Barat. Saat itu, PKS diduga menggunakan mobil pariwisata milik pemerintah Kota Sukabumi.
"Contoh misalkan yang pertama di tanggal 10. Partai pertama yang mendaftarkan ke KPU Kota Sukabumi memang ada beberapa masukan kepada Bawaslu. Bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini menggunakan diduga menggunakan fasilitas negara," kata Aminuddin kepada Media Pakuan Senin 15 Mei 2023 dini hari.
"Yang memang banyak mengatakan bahwa mobil bandros ini sebagai hibah dari Pemprov Jawa Barat, yang kemudian disampaikan atau dihibahkan kepada pemerintah daerah Kota Sukabumi," ujarnya.
Pelanggaran lain yang ditemukan oleh pihaknya yakni adanya anak anak yang diikutsertakan dalam pendaftaran bacaleg, padahal mereka belum mempunyai hak pilih.
"Itu yang pertama yang kami ketahui itu dari partai amanat nasional. Kendaraannya ini di kendaraannya ini banyak mengikut sertakan anak anak. Yang kedua ada juga dari PPP, karena tadi ada masukan juga dari beberapa partai politik atauoun dari beberapa unsur masyarakat ternyata PPP pun juga mengikutsertakan warga yang belum mempunyai hak pilih," ucapnya.
"Kemudian dari Perindo juga sama. Partai perindo juga mengikutsertakan warga yang belum mempunyai hak pilih yaitu anak anak," ungkapnya.
Baca Juga: Andalkan Milenial dan Purnawirawan Polri, Perindo Kota Sukabumi Daftarkan Bacaleg Pemilu 2024
Padahal, pihaknya sebelumnya telah memberi tahu kepada seluruh partai politik terkait peraturan untuk pendaftaran bacaleg pemilu 2024.
"Kami juga menyampaikan himbauan kepada seluruh partai politik agar mengikuti aturan ataupun seluruh prosedur yang ada. Tetapi ternyata pada kenyataannya tidak begitu. Hal ini juga kami lakukan kajian yang sama," jelasnya.
Bawaslu Kota Sukabumi akan melakukan penelusuran dengan sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi selama pendaftaran Bacaleg untuk Pemilu 2024.***