Network
MEDIA PAKUAN - Selain Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menjabat sebagai ketua umum FPI, nama Munarman kerap menjadi sorotan lantaran kedudukannya sebagai Sekretaris Jendral (Sekjen), dan Juru Bicara (Jubir) Front Pembela Islam (FPI).
Munarman, SH. lahir di Palembang, Sumatra Selatan, 16 September 1968.
Selain sekjen dan jubir FPI, ia juga merupakan seorang advokat, mantan aktivis HAM, mantan ketua umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), kemudian beralih menjadi Panglima Komando Laskar Islam, kelompok FPI.
Baca Juga: Rizieq Shihab Tak Hadir Sidang Perdana, Tim Kuasa Hukum HRS Ajukan Gugatan
Munarman adalah anak ke enam dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama H. Hamid, seorang pensiunan guru Sekolah Rakyat, sedangkan ibunya bernama Ny. Nurjanah.
Pada tahun 1996, Munarman menikah dengan Ana Noviana dan menetap di Palembang.
Dari pernikahan ini, ia dikaruniai tiga anak yaitu Rio Mohammad Alfarez, Rinaldo Mohammad Montazeri, dan yang terakhir lahir pada bulan September 2008 dimana Munarman keluar penjara selama enam jam untuk menengok setelah kelahirannya.
Baca Juga: SNMPTN Dibuka LTMPT di 2021 Hari Ini, Berikut Syarat dan Tahapan Pendaftarannya
Karier
1. YLBHI dan Kontras
Karier Munarman dimulai saat ia bergabung dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Palembang sebagai sukarelawan pada tahun 1995, kemudian dipromosikan sebagai Kepala Operasional organisasi yang sama pada tahun 1997.
Setelah itu, ia beralih menjadi Koordinator Kontras Aceh pada tahun 1999-2000 dan tinggal disana. Karier ini berlanjut hingga ia menduduki posisi Koordinator Badan Pekerja Kontras, kemudian pindah dari Aceh ke Jakarta.
Baca Juga: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Kabar Duka, Personel Pertama Soneta Meninggal Dunia
Pada bulan September 2002, Munarman terpilih sebagai Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), setelah lembaga tersebut mengalami kekosongan kepemimpinan selama sembilan bulan.
Saat terpilih, pria berusia 53 tahun tersebut unggul dengan perbandingan suara 17 dari 23 orang, mengalahkan Daniel Panjaitan yang saat itu menjabat Wakil Direktur YLBHI Jakarta.
Munarman sendiri dicalonkan oleh LBH cabang Palembang, Banda Aceh, dan Lampung, sementara Daniel dicalonkan oleh LBH Semarang dan Jakarta.
Baca Juga: Tujuh Kelompok Sasaran Utama Vaksinasi Covid 19 di Kota Ambon , Kapan yang Lainya ?
Kemudian, dirinya dilantik pada bulan Oktober 2002 dan berjanji akan menyatukan anggota-anggota yayasan sebagai langkah pertamanya.
Ketua sebelumnya, Bambang Widjojanto diberhentikan oleh dewan pengawas YLBHI karena mengusulkan untuk mereformasi yayasan menjadi asosiasi yang lebih berpihak pada keanggotaan.
Hal ini dilakukan sebagai kritik kepada Adnan Buyung Nasution, salah satu pendiri dan ketua dari Dewan Pengawas, yang berpindah haluan dan membela seorang pejabat militer senior yang teridentifikasi sebagai pelaku pelanggaran HAM berat di Timor Timur pada tahun 1999, dengan alasan profesionalisme.
Baca Juga: Cadiz vs Valencia : Usaha Bangkit Setelah Alami Mimpi Buruk
Pemecatan Bambang kemudian diikuti dengan pengunduran diri Wakil Ketua YLBHI, Munir. Kritik lalu muncul di Yayasan tersebut karena Dewan Pengawas sebelumnya langsung menyiapkan tim untuk memilih ketua yang baru.
Kritik paling vokal disuarakan oleh Munarman dan hampir saja posisinya dalam Dewan Pengurus dicopot.
Baca Juga: Upade ! Januari 2021 Australia Melaporkan Tidak ada Kasus Covid 19, Ini Pertanyaanya
Pada Juli 2005, Makamah Konstitusi Indonesia menolak Tinjauan Yuridis yang diajukan oleh Munarman dan kawan-kawan yang tergabung dalam Tim Advokasi Rakyat untuk Hak atas Air terhadap Peraturan Pemerintah No. 7 Mengenai Sumber Daya Air (Peraturan Nomor 7 Tahun 2004) yang dianggap melanggar UUD 1945.
Jabatannya sebagai Ketua YLBHI terhenti pada tahun 2006 dengan dilantiknya Patra M. Zen sebagai Ketua Umum Yayasan Lembaga bantuan Hukum Indonesia, untuk periode 2006-2011.
Untuk lanjut, klik disini. ***
