Network
MEDIA PAKUAN-Dalam waktu dekat di sejumlah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akan melaksanakan Pilkada 2020.
Namun, pelaksanaan pesta demokrasi di tengah pandemi COVID-19 banyak kalangan meminta agar ditunda khawatir memperburuk kasus penyebaran virus di tanah air.
Dikutip dari Galamedia.com berjudul "Pemaksaan Pilkada Serentak 2020 saat Pandemi Covid-19 Bertentangan dengan Amanat Pembukaan UUD 45?". Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Din Syamsuddin mengatakan penundaan Pilkada 2020 sudah banyak disuarakan oleh ormas, masyarakat sipil dan berbagai tokoh.
Salah satunya yang menjadi sorotan, mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yang juga meminta penundaan Pilkada 2020.
Baca Juga: Hingga Saat Ini Satgas COVID-19 belum Miliki Data Realtime Pasien Positif
"Masih banyak lagi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan kelompok-kelompok masyarakat, tak terkecuali tokoh perorangan seperti mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta menyarankan agar pilkada serentak pada 9 Desember 2020 ditunda," kata Din Syamsuddin dalam acara Sarasehan Kebangsaan ke-33 dengan tema 'Pilkada Di Tengah Corona, Mengapa Harus Ditunda?' secara daring, Kamis 24 September 2020.
Namun, Din Syamsuddin merasa suara itu masih saja tidak didengar oleh pemerintah dan DPR sebagai pengingat pertimbangan kesehatan dan mengingat pertambahan kasus Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Berstatus Terdakwa, Jaksa Pinangki Jalani Sidang Perdana Kasus Suap
"Itu terkait dengan pesebaran Covid-19 yang masih meninggi dan belum memuncak. Dalam arti belum sampai puncaknya, sehingga juga belum melandai," kata dia.
