Farhan Singgung Normalisasi 2 Oragnisasi Dibubarkan Era Jokowi, Begini Tanggapan Anies

- 29 Januari 2024, 11:35 WIB
FPI Serahkan Bantuan Untuk Palestina di Forum Internasional di Istanbul Turki
FPI Serahkan Bantuan Untuk Palestina di Forum Internasional di Istanbul Turki /



MEDIA PAKUAN - Menurut Anies, Indonesia adalah negara hukum. Menurutnya, semua warga negara berhak berserikat dan berkumpul selama tidak melakukan pelanggaran hukum.

Disisi lain Anies Baswedan pun menyinggung soal kebijakan pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Menurutnya, perencanaan pembangunan tersebut tanpa didasari rencana jangka panjang.

IKN adalah Suasana pembangunan Kompleks Istana Kepresidenan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Anies Baswedan adalah capres yang tidak setuju dengan proyek IKN, terlihat dalam kampanye beberapa kali menyindir soal proyek tersebut, jika terpilih menjadi presiden proyek IKN berpotensi tidak akan dilanjutkan pembangunan mega proyek ini.

Baca Juga: Jelang Debat Capres ke 5, TPN Prabowo-Gibran Tak Ada yang Harus Dipersiapkan

Hal itu juga tercermin dari tidak tercantumnya pembangunan proyek IKN dalam visi dan misi dan program kerja Indonesia Adil Makmur Untuk Semua, milik Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

Kemudian, Anie Baswedan menyinggung soal keputusan pemerintah yang tidak tidak pernah pikir panjang, salah satu nya adalah ketika Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan melarang setiap kegiatan yang dilakukan atas nama FPI.

"Tapi kalau akhir-akhir ini, kita menemukan contoh kita membiarkan penyimpangan-penyimpangan itu bergerak pelan-pelan. Misalnya ada pembubaran organisasi itu kita diamkan. Kenapa, karena enggak cocok dengan organisasi itu. Biarin aja, ada undang-undang ditetapkan tanpa ada pembahasan panjang, kita biarin aja," ucap Anies Baswedan menyinggung pembubaran FPI dan HTI.

Baca Juga: Google Doodle Menampilkan Ciri Khas Aminah Cendrakasih

"Tak ada pembahasan yang panjang. Mau contoh? IKN, ada pembahasan panjang? Tidak. Jadi cetok," katanya lagi.

Anies Baswedan juga menyinggung kebijakan Omnibus Law dalam kritikannya.

"Omnibus law, memang dibahas panjang? Tidak, cetok. Lalu kita biarkan itu, diam terus. Semua itu bergerak sampai suatu saat baru pada terkejut ketika MK itu kejadian," ucap Anies Baswedan.

Karena itu, pesaing Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo ini meminta agar masyarakat bijak memilih pada Pemilu Presiden 2024 ini.***

Editor: Popi Siti Sopiah

Sumber: PRFM News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah