Network
MEDIA PAKUAN - Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyebutkan bahwa program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) bermasalah.
Bantuan yang diperuntukkan terhadap para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut dalam realisasinya ternyata banyak salah sasaran.
Menanggapi permasalahan ini anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyebut data penerima BPUM harus segera dilakukan perbaruan secara menyeluruh.
Baca Juga: TKI Asal Jawa Tengah Ini Kena Denda Rp61 Juta di Arab Saudi, Ternyata Ini yang Dilakukannya
Ia mengatakan, langkah ini untuk menutup celah penyelewengan yang dilakukan oleh penyelenggara BPUM dari pusat sampai ke tingkat desa.
"Seharusnya up date dilakukan minimal tiap bulan untuk data segala hal dengan digital sistem, baik sosial, kesehatan, UMKM, dan lain-lain," katanya seperti dikutip dari rilis DPR, Sabtu 26 Juni 2021.
Nasim memastikan semua bisa terlaksana bila dilakukan dengan serius progresif mulai dari perangkat desa, pemerintah kabupaten/kota, provinsi, sampai ke pemerintah pusat.
"Sejauh ini awal permasalahannya belum ditemukan, apakah kesalahan pemerintah desa, pemeritah daerah, pusat, atau bank penyalur," ucapnya.
Baca Juga: Alasan Kenapa BLT Dana Desa Rp300 Ribu 2021 Telat Cair ke Masyarakat, Simak Berikut Ini
