Network
MEDIA PAKUAN - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan mengaku prihatin atas teror kekerasan serta pembunuhan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.
Teror kekerasan yang ditimbulkan oleh KKB Papua belum juga berakhir. Bahkan belakangan ini tengah mencapai eskalasi yang semakin tinggi.
Kejadian terbaru yang disebabkan oleh KKB pada Rabu 14 April 2021 yang mengakibatkan guru, tukang ojek, dan rumah Anggota DPRD setempat menjadi korban.
Sehingga kekerasan yang berujung pembunuhan secara keji yang dilakukan oleh KKB. Tentu tindak kekerasan ini tidak dapat ditolerir lagi sebagai kejahatan yabg biasa saja.
Baca Juga: Junta Militer Myanmar Bebaskan Puluhan Ribu Tahanan, Tetap Mencari Ratusan Penentang Kudeta
Syarief Hasan yang juga merupakan Politisi Partai Demokrat itu tidak hanya meminta pemerintah untuk melakukan tindakan tegas.
Tapi sekaligus mengevaluasi kebijakan penanganan KKB di Papua.
Menurutnya sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini.
"Alokasi dana otonomi khusus (Otsus) yang mencapai Rp127 triliun hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang harus dievaluasi terkait persoalan di Papua," ujarnya seperti dikutip dari rilis DPR pada Sabtu, 17 April 2021.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menilai pendekatan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui instrumen dana Otsus belum mencapai hasil yang optimal.
Menurutnya sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini.
"Alokasi dana otonomi khusus (Otsus) yang mencapai Rp127 triliun hingga tahun 2020, ada hal-hal tertentu yang harus dievaluasi terkait persoalan di Papua," ujarnya seperti dikutip dari rilis DPR pada Sabtu, 17 April 2021.
Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu juga menilai pendekatan ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui instrumen dana Otsus belum mencapai hasil yang optimal.
Baca Juga: Dianggap Sebagai Ancaman oleh Joe Biden, Sanksi Amerika Serikat Terhadap Rusia Ditolak China
Baca Juga: Tak Selalu Jahat, Militer Myanmar Diduga Bebaskan Puluhan Ribu Tahanan? Bagaimana Nasib Aung San Suu Kyi?
"Alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan. Namun juga belum menunjukkan hasil. Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas dana Otsus ini," tandasnya.
Sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakannya secara menyeluruh, apakah pemerintah akan tetap menggunakan instrumen ekonomi.
Atau diharuskan melakukan tindakan tegas atas kondisi Ketertiban masyarakat dan Keamanan akibat perbuatan teror keji oleh KKB terhadap masyarakat sipil di Papua.
"Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil dilakukan, bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya untuk keutuhan NKRI," katanya.
Syarief menyebut, dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi kekerasan dan pembunuhan warga sipil di Papua.
Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian masalah di Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah dalam hal ini Kemenlu untuk melakukan diplomasi di berbagai forum internasional.
"Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, maka solusinya harus integratif dan konprehensif. Pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB," pungkasnya.***
"Alokasi dana Otsus setiap tahun mengalami peningkatan. Namun juga belum menunjukkan hasil. Indeks pembangunan manusia yang rendah dan kemiskinan yang tinggi tentu menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektivitas dana Otsus ini," tandasnya.
Sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi kebijakannya secara menyeluruh, apakah pemerintah akan tetap menggunakan instrumen ekonomi.
Atau diharuskan melakukan tindakan tegas atas kondisi Ketertiban masyarakat dan Keamanan akibat perbuatan teror keji oleh KKB terhadap masyarakat sipil di Papua.
"Kedua pilihan kebijakan ini tenyata belum berhasil dilakukan, bahkan tindakan teror dan kriminal KKB semakin meningkat ke skala yang berbahaya untuk keutuhan NKRI," katanya.
Syarief menyebut, dalam konteks domestik, penegasan status KKB jelas adalah Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi legalitas dan hukum kepada Polri yang bisa dibantu oleh TNI dalam menanggulangi kekerasan dan pembunuhan warga sipil di Papua.
Adapun atensi publik dunia terhadap penyelesaian masalah di Papua menjadi salah satu tugas Pemerintah dalam hal ini Kemenlu untuk melakukan diplomasi di berbagai forum internasional.
"Persoalan Papua ini memang multidimensional dan melibatkan banyak faktor, maka solusinya harus integratif dan konprehensif. Pemerintah jangan kalah cepat dengan aksi-aksi keji KKB," pungkasnya.***
