Suara PPP Pecah ke AMIN, Ketum Mardiono: Tidak Mentaati Aturan Sama dengan Ingkar!

27 Januari 2024, 11:20 WIB
Plt Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono. /Pikiran Rakyat/Oktaviani/

MEDIA PAKUAN - Tokoh PPP yang juga Pengasuh Ponpes Salafiyah Syafiiyah Asembagus Sukorejo, Situbondo, Nyai Juwairiyah Fawaid, mendukung paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) dalam Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Juwairiyah Fawaid dalam sambutannya di acara Doa Bersama Silaturahmi dan Konsolidasi Relawan Basra AMIN (Bali Satu Suara untuk AMIN) di Bandar Udara Letkol Wisnu, Buleleng, Bali, Jumat (26/1). Cak Imin juga hadir dalam acara tersebut.

"Mungkin kita partainya tidak sama, tapi hari ini ketika kita memilih presiden harus sama, satu AMIN," ucap Juwariyah.

Baca Juga: Wakil Presiden Ma'aruf Amin Dukung Ganjar-Mahfud dengan Pose Salam Metal

Seperti kita ketahui PPP merupakan bagian dari koalisi yang mengusung paslon Ganjar-mahfud. Sementara AMIN didukung oleh PKS, PKB dan NasDem.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Mardiono merespon adanya tokoh PPP yang ikut berkampanye dengan calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin di Bali.

Mardiono mengaku tidak ada nama Juwairiyah Fawaid alias Nyai Ju dalam struktur pengurus di partai belrambang Ka'bah yang dipimpinnya.

"Setahu saya ya (Juwairiyah Fawaid) tidak ada dalam struktur PPP," kata Mardiono usai bertemu Wali Kota Makassar, Jumat (26/1).

Baca Juga: Semakin Masif Nazar Pemilu, Sudirman Said: Harapan Masyarakat AMIN Menang di Pilpres 2024

Menurut Mardiono bahwa PPP yang telah berusia 51 tahun memiliki pengalaman dalam menghadapi situasi perpolitikan nasional menjelang Pemilu.

"PPP yang sudah berdiri selama 51 tahun dan telah mengikuti 11 kali Pemilu menghadapi dinamika perpolitikan nasional dalam menghadapi Pemilu. Insyaallah kita sudah banyak pegangan," ungkapnya.

Mardiono menerangkan bahwa di dalam PPP terdapat dua jenis kader yaitu kader struktural dan non struktural. Kemudian dalam setiap mengambil keputusan dilakukan dengan cara musyawarah kolektif kolegial.

"Jadi segala bentuk keputusan yang telah diambil PPP, itu sudah melalui yang kolektif kolegial. Nah yang di bawahnya berkewajiban mengikuti dan menaati aturan itu. Nah mereka yang tidak menaati aturan itu ya sama halnya mereka mengingkari," jelasnya.***

Editor: Popi Siti Sopiah

Sumber: Pikiran Rakyat ANTARA

Tags

Terkini

Terpopuler