Tolak Impor 1 Juta Ton Beras, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Soroti Menteri Perdagangan

MEDIA PAKUAN - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi rencana impor beras satu juta ton oleh Kementerian Perdagangan.

Hasto menyebut impor beras sebanyak satu juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan itu banyak pemburu rente di belakangnya.

Baca Juga: Ada Diskon Hingga 90% Plus Voucher, Belanja Termurah di Shopee Murah Lebay

Seperti diketahui pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana akan melakukan pembelian beras sebanyak satu juta ton dari luar negeri.

Rencana kebijakan impor beras tersebut menjadi polemik belakangan ini, pasalnya Bulog mencatat stok beras saat ini mencapai sebesar 869.151 ton.

Jumlah stok yang dimiliki Bulog tersebut terdiri atas stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 843.647 ton.

Baca Juga: Ditengah Krisis Myanmar, Menteri Luar Negeri Singapura Lakukan Kunjungan Ke 3 Negara Untuk Lakukan ini

Rencana pemerintah untuk melakukan impor beras sebanyak satu juta ton tersebut juga dikonfirmasi oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi beberapa hari lalu.

Dilansir dari Antaranews.com, Lutfi menyebut sebanyak 270.000 ton beras yang diimpor tahun 2018 turun mutu. Maka jika stok dikurangi yang turun mutu, beras Bulog diperkirakan hanya 500.000 ton.

Sementara menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), potensi produksi beras periode Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton.

Menurutnya penyerapan gabah petani oleh Bulog juga rendah, atau hingga pertengahan Maret 2021 mencapai sekitar 85.000 ton, diakibatkan karena gabah basah akibat musim hujan.

Baca Juga: Bupati Cianjur Saksikan Langsung Kebakaran Bengkel di Sawahgede Saat Hendak ke Masjid

Menanggapi hal ini Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan menyebut kebijakan yang diambil oleh Menteri Perdagangan bertolak belakang dengan semangat saat ini.

"Menteri Perdagangan tidak boleh melakukan suatu tindakan yang pragmatis hanya untuk impor. Saya tahu di belakang impor itu banyak pemburu rente," ujarnya.

Hasto mengatakan, semangat yang dilakukan saat ini adalah membangun kedaulatan pangan di dalam negeri karena Indonesia memiliki sumber pangan melimpah.

"Untuk itu dalam satu tahun terakhir PDIP melakukan gerakan menanam tanaman pengganti beras, di antaranya umbi-umbian, ketela, sukun, dan pisang. Karena itulah sikap PDIP, kami menolak impor beras," tandasnya.***