Network
Karena dianggap income per kapita 2 juta sekian masyarakat Kabupaten Sukabumi hanya Rp. 1.253.469 yang artinya masih jauh dibawah UMK yang berlaku saat ini yaitu sebesar Rp. 3.351.883.
Pertanyaan sederhana kami mulai kapan buruh dibebankan tanggung jawab untuk bertanggung jawab terhadap rendahnya pendapatan atau income perkapita rakyat satu Kabupaten atau Kota ? Bukankah itu menjadi tanggung jawab pemerintah ?
Pak Bey, kami tahu Pak Bey menjadi Pj Gubernur Jawa Barat karena menjadi orang dekat Presiden Jokowi, karena Pak Bey merupakan orang istana, lama dan besar serta berkarir di istana.
Tapi ini bukan semata soal kekuasaan Pak Bey, ini soal tanggung jawab pemerintah yang harus bertanggung jawab dan memberikan penghidupan yang layak buat rakyatnya.
Pak Bey, bagi sebagian pengusaha mungkin PP 51/2023 itu sangat menguntungkan, tapi kalo coba berpikir realistis dari kaca mata yang bijak, PP 51/2023 itu bukan hanya merugikan dan menindas kaum buruh, tapi juga bisa menjerumuskan pengusaha khususnya pada sektor riil.
Karena bagaimana jadinya kalo upah hanya naik 17 rebu perak, pasti akan membunuh ethos kerja dan produktif…
Dan kalo Pak Bey cuma naikin 17 rebu perak, cukup buat apa Pak Bey, buat beli makan kucing aja gak cukup, dan harga beras pun saat ini udah 15 rebu per liter, apa tega Pak Bey kehidupan buruh semakin menderita, dan anak buruh menjadi stunting karena kurang gizi ?
Begitu surat terbuka yang ditandatangani Ketua SP TSK SPSI Kabupaten Sukabumi, Mochmad Popon SH***
