Network
MEDIA PAKUAN - Tariq Habash merupakan salah satu pejabat AS yang berasal dari keturunan Palestina lebih memilih melepaskan jabatannya.
Politikus Palestina-Amerika yang ditunjuk menjadi dapartemen pendidikan di AS kecewa dengan sikap Amerika Serikat.
Dia melepaskan jabatannya karena merasa pembantaian yang dilakukan penjajah Israel. Tariq Habash menilai langkah penyerangan yang dilakukan tentara Israel merupakan pembantaian. Terutama dalam upaya menghilangkan etnis Palestina.
Alasan pengunduran diri makin kuat, ketika Joe Biden salah satu sekutu pendukung Israel yang keukeuh untuk melakukan penyerangan terhadap militer Hamas.
Hal tersebut mendapat penolakan dari beberapa pihak salah satunya yang dilakukan Tariq pemimpin senior dari departemen pendidikan AS.
Baca Juga: Sempat Jadi Polemik, PT Kino Indonesia Buka Suara Soal Pembangunan IPAL di Sukabumi
Dia menilai tindakan pemerintahan Biden-Harris telah menempatkan jutaan nyawa tak berdosa dalam bahaya. Sebanyak 2,3 juta warga sipil Palestina yang tinggal di Gaza.
Dia menilai tindakan pemerintahan Biden-Harris telah menempatkan jutaan nyawa tak berdosa dalam bahaya. Sebanyak 2,3 juta warga sipil Palestina yang tinggal di Gaza.
"Berada di bawah serangan terus-menerus dan pembersihan etnis oleh pemerintah Israel. Oleh karena itu, saya harus mengundurkan diri," kata Tariq Habash.
Ia mengirim surat pengunduran diri pada hari Rabu atas cara presiden menangani perang Israel-Gaza , menandai pengunduran diri publik yang kedua atas masalah yang telah memecah belah pemerintahan Biden .
Bukan tanpa alasan Tariq habash mengundurkan diri, ia merupakan golongan kristen Amerika- palestina yang keluarganya turut mengalami peristiwa nakba pada tahun 1948.
Namun pengunduran dirinya penting mengingat bahwa pemerintah – yang telah menerima banyak memo perbedaan pendapat dan surat terbuka yang menyerukan Gedung Putih untuk mengendalikan pemerintah Israel – hanya menghadapi sedikit pengunduran diri karena perang.
“Saya tidak bisa mewakili pemerintahan yang tidak menghargai seluruh kehidupan manusia secara setara. Saya tidak bisa tinggal diam karena pemerintahan ini menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, yang oleh para ahli hak asasi manusia terkemuka disebut sebagai kampanye genosida oleh pemerintah Israel,” tulis Habash.
Ia mengirim surat pengunduran diri pada hari Rabu atas cara presiden menangani perang Israel-Gaza , menandai pengunduran diri publik yang kedua atas masalah yang telah memecah belah pemerintahan Biden .
Bukan tanpa alasan Tariq habash mengundurkan diri, ia merupakan golongan kristen Amerika- palestina yang keluarganya turut mengalami peristiwa nakba pada tahun 1948.
Namun pengunduran dirinya penting mengingat bahwa pemerintah – yang telah menerima banyak memo perbedaan pendapat dan surat terbuka yang menyerukan Gedung Putih untuk mengendalikan pemerintah Israel – hanya menghadapi sedikit pengunduran diri karena perang.
“Saya tidak bisa mewakili pemerintahan yang tidak menghargai seluruh kehidupan manusia secara setara. Saya tidak bisa tinggal diam karena pemerintahan ini menutup mata terhadap kekejaman yang dilakukan terhadap warga Palestina yang tidak bersalah, yang oleh para ahli hak asasi manusia terkemuka disebut sebagai kampanye genosida oleh pemerintah Israel,” tulis Habash.
Baca Juga: Diduga Dianiaya Kekasihnya, Remaja Cantik Asal Sukabumi Luka Parah: Dibenturkan ke Aspal
"Selama 75 tahun, kerabat saya tidak pernah diizinkan untuk kembali ke rumah keluarga mereka. Jutaan warga Palestina telah menghadapi puluhan tahun pendudukan, pembersihan etnis, dan apartheid, dan penerimaan pasif Pemerintahan Biden atas status quo ini sepenuhnya tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi," tutur Tariq Habash.
Israel dan para pendukungnya dengan tegas menyangkal bahwa kampanye militernya merupakan tindakan “genosida,” dan mengatakan bahwa banyaknya jumlah kematian tersebut sebagian disebabkan oleh praktik Hamas yang menempatkan para pejuangnya di tengah-tengah warga sipil.
Namun, faktanya Amerika terus menyalurkan dana kepada Israel untuk membeli senjata perang.
"Pemerintah kami terus memberikan dana militer tanpa syarat kepada pemerintah yang tidak tertarik untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah," ucapnya menambahkan.
"Selama 75 tahun, kerabat saya tidak pernah diizinkan untuk kembali ke rumah keluarga mereka. Jutaan warga Palestina telah menghadapi puluhan tahun pendudukan, pembersihan etnis, dan apartheid, dan penerimaan pasif Pemerintahan Biden atas status quo ini sepenuhnya tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi," tutur Tariq Habash.
Israel dan para pendukungnya dengan tegas menyangkal bahwa kampanye militernya merupakan tindakan “genosida,” dan mengatakan bahwa banyaknya jumlah kematian tersebut sebagian disebabkan oleh praktik Hamas yang menempatkan para pejuangnya di tengah-tengah warga sipil.
Namun, faktanya Amerika terus menyalurkan dana kepada Israel untuk membeli senjata perang.
"Pemerintah kami terus memberikan dana militer tanpa syarat kepada pemerintah yang tidak tertarik untuk melindungi nyawa yang tidak bersalah," ucapnya menambahkan.
Baca Juga: Daftar Pemain Cedera Arsenal Jelang Hadapi Liverpool di Putaran Ketiga Piala FA, Takehiro Tomiyasu Diantaranya
Bahkan banyak pihak pemerintah yang mulai frustasi dengan kebijakan Biden yang terus mendukung aksi genosida yang dilakukan Israel, bahkan pendapat pihak lain di abaiknya oleh Biden.
Pada 9 November 2023, lebih dari 500 alumni kampanye pemilihan Joe Biden menulis surat yang menuntut gencatan senjata. Sebulan kemudian pada awal Desember 2023, sekelompok pekerja magang Gedung Putih juga mengirim surat kepada Joe Biden terkait pelaksanaan genjatan senjata secara permanen.
Presiden dan para pendukungnya berargumentasi bahwa Israel tidak mempunyai pilihan selain berusaha menghancurkan Hamas setelah serangan mengerikan tersebut dan bahwa korban sipil terus berjatuhan meskipun ada upaya Israel untuk menghindari serangan tersebut.
Bahkan banyak pihak pemerintah yang mulai frustasi dengan kebijakan Biden yang terus mendukung aksi genosida yang dilakukan Israel, bahkan pendapat pihak lain di abaiknya oleh Biden.
Pada 9 November 2023, lebih dari 500 alumni kampanye pemilihan Joe Biden menulis surat yang menuntut gencatan senjata. Sebulan kemudian pada awal Desember 2023, sekelompok pekerja magang Gedung Putih juga mengirim surat kepada Joe Biden terkait pelaksanaan genjatan senjata secara permanen.
Presiden dan para pendukungnya berargumentasi bahwa Israel tidak mempunyai pilihan selain berusaha menghancurkan Hamas setelah serangan mengerikan tersebut dan bahwa korban sipil terus berjatuhan meskipun ada upaya Israel untuk menghindari serangan tersebut.
Baca Juga: KBRI Tokya Siapkan Bantuan Logistik Pada WNI Terdampak Gempa
Namun semakin banyak pejabat di semua tingkat pemerintahan yang kecewa dan marah atas banyaknya kematian warga Palestina, termasuk ribuan anak-anak, meskipun hanya sedikit yang menyatakan keprihatinan mereka secara terbuka.
Habash juga mengatakan kebijakan Biden membahayakan terpilihnya kembali Biden – dan masa depan demokrasi Amerika – karena begitu banyak pemilih Demokrat, termasuk pemilih muda, yang tidak menyetujui cara Biden menangani perang.
Ketika ditanya apakah dia akan mendukung Biden pada bulan November, Habash berkata, “Dia harus memutuskan apakah dia ingin memperjuangkan suara saya dan suara jutaan orang Amerika yang mendukung perdamaian, segera diakhirinya kekerasan dan persamaan hak bagi semua warga sipil, termasuk Palestina.”***
Namun semakin banyak pejabat di semua tingkat pemerintahan yang kecewa dan marah atas banyaknya kematian warga Palestina, termasuk ribuan anak-anak, meskipun hanya sedikit yang menyatakan keprihatinan mereka secara terbuka.
Habash juga mengatakan kebijakan Biden membahayakan terpilihnya kembali Biden – dan masa depan demokrasi Amerika – karena begitu banyak pemilih Demokrat, termasuk pemilih muda, yang tidak menyetujui cara Biden menangani perang.
Ketika ditanya apakah dia akan mendukung Biden pada bulan November, Habash berkata, “Dia harus memutuskan apakah dia ingin memperjuangkan suara saya dan suara jutaan orang Amerika yang mendukung perdamaian, segera diakhirinya kekerasan dan persamaan hak bagi semua warga sipil, termasuk Palestina.”***
