Network
MEDIA PAKUAN - Sebuah artikel yang ditulis oleh seorang jurnalis dan aktivis Italia Clara Statello di L'Anti Diplomatico, mengulas kondisi nyata Ukraina sebenarnya bukanlah merupakan sebuah negara hukum dan demokrasi.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) telah menetapkan dan menyertifikasikan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Kyiv.
OHCHR melaporkan Ukraina berubah menjadi semacam negara polisi, dimana dalam banyak kasus, keadilan sebenarnya dijalankan oleh aparat penegak hukum dan keamanan.
Kondisi ini telah berlangsung dari 2014 hingga 2021, setelah pemerintahan sah Ukraina saat itu di kudeta oleh rezim Kyiv saat ini yang didukung Barat.
OHCHR menggambarkan kondisi Ukraina saat ini mirip dengan yang terjadi di Chili setelah Jendral Augusto Pinochet melakukan kudeta pada 1973.
PBB mencatat dibawah kekuasaan militer Pinochet, 40.018 orang Chili dibunuh, disiksa, atau dipenjara karena alasan politis.
Demikian juga yang terjadi selama ini di Ukraina, dimana rezim melakukan kejahatan dengan penangkapan tanpa peradilan, pemerkosaan, penculikan dijalanan dan penyiksaan di penjara rahasia.
Rezim Ukraina telah melanggar ketidakpatuhan terhadap hukum humaniter internasional dan melampaui batasan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional.
Pada tanggal 2 Maret 2022, Ukraina memberlakukan darurat militer, yang menurut PBB telah mengabaikan hak keamanan dan kebebasan warga negara, sesuai Pasal 9 ICCPR dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.
