Irak Memanas, Pemimpin Syiah Moqtada Sadr Meminta Bubarkan Parleman yang Pro Iran

- 12 Agustus 2022, 11:17 WIB
Irak Memanas, Pemimpin Syiah Moqtada Sadr Meminta Bubarkan Parleman yang Pro Iran
Irak Memanas, Pemimpin Syiah Moqtada Sadr Meminta Bubarkan Parleman yang Pro Iran /Reuters/Alaa Al-Marjani/

MEDIA PAKUAN - Moqtada Sadr Pemimpin Syiah Irak meminta pengadilan untuk membubarkan Parlemen negara itu pada akhir pekan depan.

Ulama Syiah itu, mendesak pula para pengikutnya untuk tetap berkumpul di luar Parlemen.

Seperti diketahui Irak yang masih belum memiliki pemerintahan baru setelah pemilu Oktober tahun lalu.

Baca Juga: Beredar Video Seorang Pengusaha Arab Saudi, Usai Pidato Memberi Dukungan Pada Presiden Mesir Tiba-tiba Mati

Tidak akan ada tempat bagi wajah-wajah lama lagi melalui proses damai, revolusioner dan demokratis dan (mengadakan) pemilihan demokratis awal setelah membubarkan Parlemen saat ini,” kata al-Sadr dalam pidato yang disiarkan televisi.

Pemimpin berpengaruh itu enggan berdialog dengan Kerangka Koordinasi (koalisi kelompok yang dekat dengan Iran).

“Tidak ada gunanya berdialog dengan mereka,” ujar dia.

Baca Juga: Jelang Laga Final, Bima Sakti Siapkan Strategi Jitu: Ampuh Redam Pasukan Timnas Vietnam U-16

Hal ini menandakan perebutan kekuasaan yang semakin dalam dengan para pesaingnya.

menghadapi krisis politik yang semakin parah setelah pendukung Moqtada menyerbu parlemen pada akhir bulan lalu.

Ulama Syiah itu meminta para pendukungnya untuk melanjutkan aksi protes mereka di Zona Hijau berbenteng di Baghdad, yang menampung kantor-kantor pemerintah dan sejumlah kedutaan asing, sampai tuntutan mereka dipenuhi.

Baca Juga: Merahkan Stadion, Tiket Final Indonesia VS Vietnam di AFF U-16 Boys Championship 2022: Sudah Habis Terjual

Ketegangan meningkat di seluruh Irak sejak pekan lalu menyusul pencalonan Mohammed Shia al-Sudani sebagai perdana menteri baru oleh Kerangka Koordinasi, sebuah langkah yang memicu protes dari para pendukung al-Sadr.

Irak telah berada dalam kebuntuan politik selama sembilan bulan setelah pemilihan umum negara itu Oktober lalu, yang sejak saat itu gagal untuk menyepakati pemerintahan baru antara partai-partai yang bersaing.***

Editor: Popi Siti Sopiah

Sumber: AFP


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah