Network
MEDIA PAKUAN - Perlawanan rakyat Myanmar kini telah membuahkan hasil, dukungan internasional sudah mulai bergulir dan memperlihatkan hasil yang pantas.
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada pada senin 31 Januari 2022, telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat militer Myanmar, setelah setahun belakangan militer merebut kekuasaan dan menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
Junta militer telah menahan Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak kudeta 1 Februari 2021.
Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan, Senin, mengutuk penguasa militer Myanmar, “selama rezim terus menyangkal suara demokrasi rakyat Burma, kami akan terus membebani militer dan pendukungnya,” tegasnya melansir Arabnews.
Sanksi ditujukan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan anggota junta lainnya, serta pejabat kehakiman yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Jaksa agung junta, Thida Oo, yang kantornya dikatakan telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Suu Kyi, sejauh ini juga telah dijatuhi hukuman gabungan enam tahun penjara penahanan. Namun Thida menyangkal semua tuduhan.
Washington juga menjatuhkan sanksi pada direktorat yang bertanggung jawab untuk pembelian senjata untuk junta Myanmar dari luar negeri dan seorang tersangka pedagang senjata, Tay Za, dan dua putranya.
Sebuah perusahaan yang memberikan dukungan keuangan kepada junta. Jonathan Myo Kyaw Thaung, Chief Executive dari KT Services & Logistics Company Ltd.
Tindakan pembekuan aset apa pun di AS, kepada orang-orang yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan tindakan bersama itu menunjukkan dukungan internasional untuk rakyat Myanmar dan akan menindak lanjuti permasalahan terkait korban yang di konfirmasi sebanyak 1.500 orang tewas dan 10.000 ditahan oleh militer.
Sementara itu di Jenewa, Nicholas Koumjian, kepala Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, mengatakan "Mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan harus menyadari bahwa kejahatan internasional yang serius tidak memiliki undang-undang pembatasan," katanya.
Kanada mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya.
Inggris juga mengumumkan telah mendaftarkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta.
Paul Donowitz, advokasi Global Witness, mengatakan tindakan hari senin telah mengingatkan komunitas bisnis Myanmar bahwa ada konsekuensi untuk memfasilitasi pembelian senjata dan kepentingan bisnis militer.
"Langkah-langkah itu telah menargetkan pendapatan gas alam Myanmar yang menjadi sumber mata uang asing terbesar junta," kata Donowitz.
Menurutnya Departemen Keuangan Myanmar menyewa sebuah pelabuhan di Yangon dari sebuah perusahaan milik militer seharga $3 juta per tahun, adalah bagian dari KT Group, kelompok konglomerat yang telah melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Singapura, Thailand, dan Filipina.***
Amerika Serikat, Inggris, dan Kanada pada senin 31 Januari 2022, telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat militer Myanmar, setelah setahun belakangan militer merebut kekuasaan dan menyebabkan kekacauan di negara tersebut.
Junta militer telah menahan Aung San Suu Kyi dan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) sejak kudeta 1 Februari 2021.
Baca Juga: Viral, Kerangkeng Bupati Langkat Disebut Media Asing Sebagai Perbudakan Modern oleh Politisi
Presiden AS Joe Biden dalam sebuah pernyataan, Senin, mengutuk penguasa militer Myanmar, “selama rezim terus menyangkal suara demokrasi rakyat Burma, kami akan terus membebani militer dan pendukungnya,” tegasnya melansir Arabnews.
Sanksi ditujukan kepada Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing dan anggota junta lainnya, serta pejabat kehakiman yang terlibat dalam penuntutan terhadap peraih Nobel yang digulingkan Aung San Suu Kyi.
Jaksa agung junta, Thida Oo, yang kantornya dikatakan telah membuat tuduhan bermotif politik terhadap Suu Kyi, sejauh ini juga telah dijatuhi hukuman gabungan enam tahun penjara penahanan. Namun Thida menyangkal semua tuduhan.
Washington juga menjatuhkan sanksi pada direktorat yang bertanggung jawab untuk pembelian senjata untuk junta Myanmar dari luar negeri dan seorang tersangka pedagang senjata, Tay Za, dan dua putranya.
Sebuah perusahaan yang memberikan dukungan keuangan kepada junta. Jonathan Myo Kyaw Thaung, Chief Executive dari KT Services & Logistics Company Ltd.
Tindakan pembekuan aset apa pun di AS, kepada orang-orang yang masuk daftar hitam dan umumnya melarang orang Amerika untuk berurusan dengan mereka.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan tindakan bersama itu menunjukkan dukungan internasional untuk rakyat Myanmar dan akan menindak lanjuti permasalahan terkait korban yang di konfirmasi sebanyak 1.500 orang tewas dan 10.000 ditahan oleh militer.
Sementara itu di Jenewa, Nicholas Koumjian, kepala Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar, mengatakan "Mereka yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan harus menyadari bahwa kejahatan internasional yang serius tidak memiliki undang-undang pembatasan," katanya.
Kanada mengumumkan akan menambahkan tiga pejabat peradilan yang sama ke daftar sanksinya.
Inggris juga mengumumkan telah mendaftarkan jaksa agung dan ketua komisi korupsi serta ketua komisi pemilihan Myanmar yang ditunjuk junta.
Baca Juga: Waspada di Arab Saudi Kini Banyak Maling, Salah Satu Youtuber Indonesia Sekaligus TKI Jadi Korban
Paul Donowitz, advokasi Global Witness, mengatakan tindakan hari senin telah mengingatkan komunitas bisnis Myanmar bahwa ada konsekuensi untuk memfasilitasi pembelian senjata dan kepentingan bisnis militer.
"Langkah-langkah itu telah menargetkan pendapatan gas alam Myanmar yang menjadi sumber mata uang asing terbesar junta," kata Donowitz.
Menurutnya Departemen Keuangan Myanmar menyewa sebuah pelabuhan di Yangon dari sebuah perusahaan milik militer seharga $3 juta per tahun, adalah bagian dari KT Group, kelompok konglomerat yang telah melakukan bisnis dengan perusahaan-perusahaan dari Singapura, Thailand, dan Filipina.***
