Network
MEDIA PAKUAN - Pemerintah Bangladesh meratakan habis tempat para pengungsi Muslim Rohingya.
Tempat tersebut merupakan sebuah toko yang berjumlah tak kurang dari 3.000 bangunan.
Alasan pihak negara Bangladesh meratakan bangunan toko ini karena dianggap bahwa toko tersebut dibuat secara ilegal.
Baca Juga: Abaikan Larangan PBB, Korea Utara Tembakkan Rudal Hipersonik yang Ledakannya Cepat dan Tepat
Wakil Komisaris Pengungsi, Shamsud Douza, mengonfirmasi jumlah toko yang diratakan itu berjumlah 3.000 toko, dan mengatakan bahwa toko-toko ilegal dibersihkan karena jumlah pengungsi Rohingya yang semakin meningkat.
Sementara itu, Douza, mengatakan bahwa kelompok bantuan memastikan para pengungsi masih mendapatkan kebutuhan sehari-hari, seperti makan.
Selain itu, anggota kelompok Muslim Rohingya mengatakan bahwa pemilik toko berjuang untuk bertahan hidup.
"Keluarga Muslim Rohingya sangat banyak dan jumlah jatah makanan yang diberikan kepada mereka menjadi lebih sedikit," kata Khin Maung, seorang pemimpin komunitas Rohingya dan aktivis hak.
"Banyak keluarga yang dulu mengandalkan pendapatan dari toko-toko, dan sekarang mereka merasa kurang atas pendapatan tersebut," lanjutnya.
Bangladesh telah menerima pujian internasional karena menerima Rohingya, minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan dari Myanmar yang melarikan diri setelah tindakan keras militer pada tahun 2017 yang mendorong penyelidikan genosida internasional.
Sejak awal 2022 ini, sekitar 850.000 anggota komunitas Rohingya tinggal di berbagai kamp pengungsian di negara Bangladesh.
Dengan di hancurkannya tempat tinggal mereka, puluhan ribu nyawa sangat terpengaruhi dan terancam kelaparan.
Khin mendesak pemerintah agar melindungi hak dan martabat para pengungsi Rohingya termasuk hak mereka untuk mencari nafkah.
Pada November 2021, pemerintah Bangladesh mulai merelokasi ratusan pengungsi Rohingya dari Chattogram ke sebuah pulau di Teluk Benggala yang disebut Pulau Bhashan Char.
Langkah tersebut tetap dilakukan, meskipun ada kekhawatiran bagi para pengungsi yang secara paksa dikirim ke pulau itu karena menolak keputusan ini. ***
