Network
MEDIA PAKUAN - Badan tinggi negara Amerika Serikat (AS), memberikan sanksi terhadap kasus pelecehan yang dilakukan oleh China.
Sanksi itu diberikan khususnya pada staff perusahaan biotek, pengawasan China serta entitas pemerintah atas tindakan di provinsi Xinjiang, China.
Ini merupakan sanksi terbaru setelah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), yang dilakukan China terhadap Muslim Uyghur yang berada di wilayah bagian barat.
Baca Juga: Rans Carnaval City Zoo PIK Milik Raffi Ahmad, Kini Buka Untuk Publik
Departemen Perdagangan China, mengatakan akan menargetkan Akademi Ilmu Kedokteran Militer China, termasuk sebelas lembaga penelitiannya yang berfokus pada penggunaan bioteknologi untuk mendukung militer China.
Hal ini juga merupakan langkah China untuk melarang perusahaan Amerika menjual komponen ke entitas tanpa lisensi.
“Pengejaran ilmiah bioteknologi dan inovasi medis dapat menyelamatkan nyawa. Sayangnya, RRC (Republik Rakyat China) memilih untuk menggunakan teknologi ini untuk mengejar kontrol atas rakyatnya dan penindasannya terhadap anggota kelompok etnis dan agama minoritas," kata Gina Raimondo seorang Menteri Perdagangan.
"Kami tidak dapat membiarkan komoditas, teknologi, dan perangkat lunak AS yang mendukung ilmu kedokteran dan inovasi bioteknik dialihkan ke penggunaan yang bertentangan dengan keamanan nasional AS,” lanjutnya.
Menurut pejabat senior di bidang administrasi, Departemen Keuangan juga akan mengeluarkan hukuman terhadap beberapa entitas China.
Salah satunya akan diberikan kepada entitas yang berbicara dengan syarat tertentu, untuk membahas langkah yang akan segera dilaksanakan.
Departemen Perdagangan, mencatat bahwa intelijen AS telah menetapkan Beijing sudah mendirikan sistem pengawasan berteknologi tinggi di seluruh Xinjiang, China.
Pengawasan itu menggunakan pengenalan wajah biometrik dan telah mengumpulkan sampel DNA dari semua penduduk.
Baca Juga: Kisah Pembunuhan Misterius Lee Jae-Hoon dan Moon Chae Won Rilis 27 Desember Di 'Never'
Usia rata-rata yang telah dicatat dari mulai 12 hingga 65 tahun, di bagian Xinjiang, China. Ini juga merupakan upaya sistematis untuk menekan Uighur.
Bulan lalu, AS juga telah melakukan boikot terhadap Olimpiade Musim Dingin mendatang di Beijing, karena telah melakukan pelanggaran HAM.
Pemerintah AS juga mengatakan minggu ini, bahwa mereka mendukung undang-undang bipartisan yang melarang impor ke AS dari Xinjiang.
Kecuali perusahaan dapat menunjukkan barang tersebut tidak diproduksi dengan kerja paksa.
China juga membantah melakukan pelanggaran dan mengatakan langkah yang diambilnya sangat diperlukan untuk memerangi terorisme dan gerakan separatis.***
