Network
MEDIA PAKUAN - Pemerintah Korea Selatan mendapatkan kritik dalam menangani penyebaran kasus COVID-19.
Keputusan yang terlambat untuk memberlakukan kembali langkah-langkah penanganan penyebaran COVID-19 membuat pemerintah menghadapi kritik yang meningkat.
Keputusan itu diambil setelah sistem medis negara itu hampir mencapai batasnya dan kemunculan varian Omicron di sini telah dikonfirmasi.
Pemerintah mengumumkan pada hari Jumat bahwa mereka akan kembali memperketat tindakan, yang telah dilonggarkan di tengah perubahan kebijakan pemerintah ke strategi "Hidup dengan COVID-19" mulai 1 November.
Baca Juga: Alami Demam Chikukunya? Jangan Khawatir 3 Obat Alami 100 Persen Ampuh
Pemerintah akan melakukan sistem “vaksin lulus”, yang memungkinkan orang yang divaksinasi penuh atau mereka yang memiliki hasil reaksi berantai polimerase negatif (PCR) untuk memasuki fasilitas multi guna, juga akan diperluas.
Sistem izin vaksin yang diperluas akan berlaku mulai 6 Desember, tetapi akan ada masa tenggang selama seminggu untuk meminimalkan kebingungan.
"Kami berencana untuk memperluas sistem pemberian vaksin secara komprehensif untuk menurunkan risiko infeksi dalam kehidupan kita sehari-hari," kata Perdana Menteri Kim Boo-kyum saat pertemuan di Markas Pusat Penanggulangan Bencana dan Keselamatan di Kompleks Pemerintah Seoul, Jumat.
Untuk orang di bawah usia 18 tahun, izin vaksin akan diterapkan mulai Februari tahun depan.
