Network
MEDIA PAKUAN - Badan urusan adat Brasil, Funai, meminta kepala organisasi payung adat terbesar di Brazil, APIB, Sonia Guajajara, untuk menjelaskan kritiknya terhadap pemerintah.
Hal tersebut dilakukan sayap kanan Presiden Jair Bolsonaro tentang krisis Covid 19, yang ia sebut Genosida.
Polisi federal telah memanggil Sonia Guajajara, atas permintaan Funai, untuk bersaksi atas pernyataannya yang telah mengkeritik pemerintah Brazil.
Baca Juga: TIDAK MENYANGKA! Delapan Tahun Jadi Artis, Billy Syahputra Akui Tak Inginkan Hal Ini
Dia dipanggil untuk menjelaskan rangkaian dokumenternya yang dibagikan di internet berjudul "Maracá - Indigenous Emergency" yang bisa mengakibatkan dampak mematikan dari pandemi Covid 19 pada 850 ribu penduduk asli Brasil dan menuduh pemerintah melakukan genosida karena tidak melindungi mereka.
"Penganiayaan oleh pemerintah ini tidak dapat diterima dan tidak masuk akal! Mereka tidak akan membungkam kami," kata Guajajara dalam pesan Twitter pada hari Jumat.
Selain Guajajara, Pemimpin masyarakat adat lain negara bagian Rondonia, Almir Suruí, juga dipanggil untuk bersaksi.
Baca Juga: Yakin Tidak Mau? Ini yang Perlu Kalian Siapkan agar Bisa Dapat BLT UMKM BPUM Rp1,2 Juta Mei 2021
Baca Juga: Koper TKW Indonesia Ini 'Dibongkar' Majikan di Bandara Arab Saudi, Ternyata Isinya Tidak DIduga
Peran Funai adalah melindungi penduduk asli dengan mengkoordinasikan dan mengimplementasikan kebijakan pemerintah Brazil, terutama orang-orang yang terisolasi dan baru saja dihubungi.
Sementara itu, fungsi tersebut telah dibatasi oleh aturan Bolsonaro yang mengkritik masyarakat adat karena memiliki terlalu banyak lahan reservasi dan menganjurkan penambangan komersial di tanah mereka.
Selain itu, Bolsonaro juga menunjuk seorang polisi, Marcelo Xavier, untuk menjalankan agensi tersebut.
Sementara itu, Funai menolak untuk mengomentari panggilan pengadilan dan mengatakan tidak mengomentari masalah yang sedang diselidiki polisi. Dan APIB menolak langkah untuk membungkam para pemimpin adat.
"Dalam tindakan penganiayaan politik dan otoriterisme lainnya, pemerintah Presiden Bolsonaro mencoba mengkriminalisasi gerakan masyarakat adat dan para pemimpinnya," katanya dalam sebuah pernyataan.
Serangan itu datang dari badan federal yang seharusnya membela hak-hak dan mempromosikan otonomi dan kebebasan berekspresi masyarakat adat kata APIB.***
