Network
Setelah adanya permintaan hukum oleh pemerintah India, Twitter pun meresponnya dengan menahan beberapa tweet seperti yang disampaikan seorang juru bicara perusahaan kepada Reuters, Sabtu, 24 April 2021.
Selanjutnya, Lumen membeberakan bahwa pemerintah India meminta atas permintaan hukum untuk menghapus sebanyak 21 cuitan Tweet pada 23 April 2021.
Baca Juga: Dapat Pemangkuan Luar Biasa, 6 Zodiak Ini Sukses Menarik Perhatian Atasan Lho!
Termasuk cuitan dari seorang anggota parlemen bernama Revnath Reddy, seorang menteri di negara bagian Benggala Barat bernama Moloy Ghatak dan seorang pembuat film bernama Avinash Das.
Undang-undang yang dikutip dalam permintaan pemerintah adalah Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.
Hal ini pun Juru bicara Twitter dalam pernyataan yang dikirim melalui email.
" "Saat kami menerima permintaan hukum yang sah, kami meninjaunya berdasarkan Peraturan Twitter dan hukum setempat," tulis pemerintah India.
Baca Juga: Mau Jadi Account Staff? Lowongan Kerja BUMN di PT Angkasa Pura Support April 2021
Atas dasar hukum itu pihak Twitter akhirnya mengesahkan permintaan pemerintah India tersebut.
"Jika konten melanggar aturan Twitter, konten tersebut akan dihapus dari layanan. Jika ditetapkan sebagai ilegal di yurisdiksi tertentu, tetapi tidak melanggar Aturan Twitter, kami dapat menahan akses ke konten tersebut hanya di India," paparnya.
